- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek atau BPTJ mendorong penerapan kebijakan Electronic Road Pricing atau ERP dapat diterapkan pada tahun ini. Sebab, kebijakan ganjil genap kendaraan bermotor di ibu kota tak bisa diterapkan dalam waktu yang lama.
Kepala BPTJ, Bambang Prihartono mengatakan, pihaknya mendorong Pemprov DKI, agar kebijakan ERP di Sudirman-Thamrin, dapat diterapkan secepatnya. Apalagi, proses tender sistem ERP sudah dimulai. Moda transportasi lain seperti MRT dan Bus TransJakarta juga sudah siap.
"Makanya, kita push ERP. Kalau enggak nanti kita khawatir, nanti yang naik MRT enggak ada. Terus, nanti yang biayain siapa, jangan terjadi (sepi) seperti (LRT) Palembang, KA bandara," kata Bambang di Jakarta, Kamis 21 Maret 2019.
Meskipun, kata dia, jikapun sepi, MRT tetap akan dioperasionalkan dan tentunya tarifnya disubsidi oleh Pemprov DKI. Pemprov DKI dinilai, siap menanggung subsidi tarif MRT sesuai dengan yang disiapkan.
"Walaupun sebenarnya, public transport tidak ada penumpangnya tidak apa-apa juga pak, satu orang juga kita layani. Tetapi, alangkah lebih baiknya (ramai), kalau memang bisa, sehingga biaya operasional bisa diatasi," kata dia.
Peresmian operasional MRT fase I oleh Presiden Joko Widodo telah dijadwalkan pada Minggu 24 Maret 2019. Rencananya, MRT tersebut mulai beroperasi pada 1 April mendatang.
Pihak DPRD DKI mengaku akan menentukan tarif MRT pada awal pekan depan. Pada awal pengoperasian, tarif MRT direncanakan gratis, agar masyarakat merasakan moda transportasi baru di Ibu kota ini. (asp)
MRT Jakarta Places Ticket Vending Machine to Reduce Queues
MRT Jakarta put vending machine equipped with QR code payment at every corner of the station to reduce queues during peak hours.
