Pembangunan Rumah ASN, TNI-Polri Butuh Terobosan
- Dok. REI
VIVA – Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia atau REI menilai, perlu ada terobosan besar untuk mendorong percepatan pembangunan rumah bagi aparatur sipil negara atau ASN, TNI, dan Polri di seluruh Indonesia. Dibutuhkan political will yang kuat dari pemerintah, guna memacu semua pihak yang terkait dengan pembangunan perumahan, seperti pengembang dan perbankan.
Ketua Umum DPP REI, Soelaeman Soemawinata mengatakan, pihaknya secara khusus menyampaikan dukungan dan masukan kepada pemerintah melalui Wakil Presiden, Jusuf Kalla, yang juga merupakan Ketua Tim Pengembangan Perumahan ASN, TNI, dan Polri. Sejauh ini, respons dari pemerintah cukup baik, yang ditindaklanjuti dengan rapat Wapres JK, dengan sejumlah menteri terkait membahas persoalan tersebut.
“REI pada awal Februari lalu, diterima dan bertemu dengan Pak Wapres, Jusuf Kalla, untuk melaporkan berbagai persoalan di bidang properti. Khususnya, mengenai upaya mendukung rencana pemerintah mendorong percepatan pembangunan perumahan untuk aparatur negara baik ASN, maupun prajurit TNI/Polri,” kata pria yang akrab dipanggil Eman, di sela acara peringatan puncak HUT ke-47 REI di Surabaya, Minggu 24 Maret 2019.
Data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebutkan, masih ada sekitar 900 ribu ASN, 275 ribu prajurit TNI, dan 360 ribu anggota Polri, yang belum memiliki rumah.
REI, tambah Eman, pada tahun ini menargetkan pembangunan sebanyak 430 ribu unit rumah. Kalau kebijakan khusus untuk ASN, TNI, dan Polri dapat diberikan, sedikitnya ada tambahan permintaan sebanyak 350 ribu unit rumah dari berbagai tipe yang dapat dibangun pada 2019.
Sementara itu, beberapa usulan yang disampaikan REI kepada Wapres, Jusuf Kalla antara lain:
Pertama, REI mengusulkan supaya ASN, TNI, dan Polri diberikan pembebasan pemeriksaan rekam jejak perbankan atau BI checking untuk mendapatkan hunian murah. Selama ini, banyak calon konsumen dari ketiga instansi tersebut yang terkendala proses BI Checking. REI menilai, sejauh ini risiko kredit macet yang dilakukan ASN, TNI, dan Polri tergolong kecil.
“Kami minta, ada kemudahan prosedur BI checking untuk calon konsumen dari ASN, TNI, dan Polri, dengan pertimbangan bahwa mereka memiliki penghasilan tetap yang kontinu diberikan setiap bulan oleh negara,” ujar Eman, yang juga Presiden Federasi Realestat Dunia (FIABCI) Regional Asia-Pasifik itu.
