Kemenlu Ungkap Hambatan RI Ekspansi Dagang ke Amerika Latin
- VIVA.co.id/M Ali Wafa
VIVA – Pemerintah tengah membidik pasar baru demi menggenjot pertumbuhan ekspor yang terus mengalami penurunan. Akibat pertumbuhan ekonomi global yang melambat dan iklim perdagangan luar negeri yang kurang kondusif, kinerja ekspor Indonesia pada Februari 2019 turun 11,33 persen secara tahunan.
Sekretaris Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri, Ratu Silvy Gayatri mengatakan, saat ini pemerintah tengah membidik pasar Amerika Latin untuk dijadikan pasar baru atau pasar non tradisional bagi produk-produk ekspor Indonesia. Itu disebabkan, kekuatan ekonomi negara-negara kawasan tersebut ditegaskannya sangat baik.
Dikatakannya, Amerika Latin dengan penduduk sebanyak 647 juta jiwa, dan produk domestik bruto (PDB) mencapai US$5,3 triliun, serta nilai perdagangannya sebesar US$1,98 triliun, merupakan pasar yang menggiurkan bagi Indonesia.
"Ini kawasan paling berkembang di dunia selain Asia, ini pasar non tradisional yang perlu kita garap dengan sungguh-sungguh dan dijadikan prioritas. Kemenlu enggak bisa sendiri, Kemendag (Kementerian Perdagangan) enggak bisa sendiri, jadi sama-sama," tuturnya di Gedung Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin 25 Maret 2019.
Selama ini, lanjut dia, yang menjadi kesulitan produk-produk ekspor Indonesia masuk ke kawasan tersebut disebabkan oleh adanya tarif bea masuk yang dikenakan negara-negara kawasan itu terhadap Indonesia. Karenanya, beban bea masuk tersebut menyebabkan harga-harga barang dari Indonesia sulit bersaing di kawasan tersebut.
"Kami sekarang sedang lakukan perundingan. Ada dengan Chile sudah selesai, Peru masih proses, itu step by step. Kita harus berupaya lakukan penetrasi pasar melalui perundingan di kawasan sana. Harusnya tarif sama nol biar kita bisa masuk," ungkap Silvy.
Dengan begitu, ditegaskannya, produk-produk ekspor unggulan Indonesia untuk kawasan tersebut, seperti produk-produk makanan dan minuman, olahan kelapa, makanan hasil laut atau seafood hingga furnitur bisa lebih leluasa masuk ke kawasan tersebut.
"Dalam waktu dekat kita bentuk Indonesia Latin America Bisnis Council, B to B (Business to Business) yang bergerak. Karena percuma pemerintah kerja sama dengan negara itu tapi tidak ada eksekutor. Tanggal 15 Oktober itu nanti (dilaksanakan)," ujar dia. (art)
China Perkuat Hak Kekayaan Intelektual, tapi Masih Bersinggungan dengan Hukum Internasional
Dalam beberapa tahun terakhir, Partai Komunis China (CCP) menjadikan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai salah satu pilar utama dalam strategi ekonomi dan teknologi
