Utang Pemerintah April 2019 Turun Rp38,86 Triliun
- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
VIVA – Kementerian Keuangan mencatatkan adanya penurunan utang pemerintah pada April 2019 dibanding bulan sebelumnya. Utang pemerintah pusat tercatat sebesar Rp4.528,45 triliun, turun Rp38,86 triliun dibanding posisi utang pada Maret 2019 yang sebesar Rp4.567,31 triliun.
Meski begitu, jika dibandingkan dengan catatan pada bulan yang sama tahun sebelumnya, utang tercatat meningkat sebesar Rp347,84 triliun karena pada April 2018 utang tercatat Rp4.180,61 triliun.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan turunnya utang tersebut disebabkan pemerintah membatasinya untuk menghindari fluktuasi mata uang yang nantinya akan membebani anggaran, serta adanya pembiayaan yang bersumber dari Surat Berharga Negara atau SBN senilai Rp28,34 triliun untuk 619 proyek.
"Maka outstanding utang kita turun. Maka terjadi pengurangan Rp39 triliun (dibulatkan)," kata Sri di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2019.
Total utang itu sebagian besar didominasi oleh Surat Berharga Negara atau SBN sebesar Rp3.747,74 triliun. Rinciannya, SBN denominasi rupiah sebesar Rp2.735,78 triliun dan denominasi valas Rp1.011,96 triliun.
Adapun utang pemerintah pusat yang berasal dari pinjaman sebesar Rp780,71 triliun. Rinciannya, pinjaman yang berasal dari luar negeri sebesar Rp773,98 triliun, sedangkan yang berasal dari dalam negeri sebesar Rp6,73 triliun.
Dengan menurunnya utang secara nominal, Kementerian Keuangan mencatat bahwa persentase total utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga menurun, yakni hanya sebesar 29,65 persen, lebih rendah dibandingkan rasio pada Maret 2019 yang besarnya 30,12 persen.
"Posisi utang pemerintah tetap di level rendah dari GDP (Gross Domestik Bruto atau PDB). Masih pada level aman di 29,65 persen," ujarnya. (ase)
Round Up APBN September 2026: Defisit Rp319 Triliun, Utang Tembus Rp494 Triliun
APBN KiTA pada bulan September 2026 defisit Rp319 triliun, sementara pemerintah menarik utang Rp494,3 triliun. Simak realisasi pendapatan dan belanja negara.
