- Dok. Kementerian ESDM
VIVA – Setelah lebih dari 20 tahun dan dibahas secara panjang lebar, nasib blok Masela yang berada di Laut Arafuru, Maluku, akhirnya mencapai titik terang di Tokyo pada Senin 27 Mei 2019.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan yang bertemu dengan CEO Inpex Corporation Takayuki Ueda di Tokyo, berhasil mencapai sejumlah poin kesepakatan yang memungkinkan blok gas ini bisa dikembangkan.
Kehadiran Jonan dalam kesepakatan ini adalah lanjutan dari pertemuan sebelumnya yang berlangsung pada 16 Mei 2019 di Tokyo, yang kemudian diselingi lawatan Jonan ke Houston Amerika Serikat.
Pada 16 Mei, berhasil disepakati kerangka final Plan of Development (PoD) Blok Masela di Laut Arafuru, Maluku. Dan pertemuan lanjutan ini membahas negosiasi detail dari kerangka tersebut, sehingga perjanjian Indonesia dan Inpex Corporation bisa ditandatangani.
Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agung Pribadi mengatakan dalam pertemuan ini, Jonan didampingi Duta Besar RI untuk Jepang Arifin Tasrif, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto, Wakil Kepala SKK Migas Sukandar, dan Deputi Perencanaan SKK Migas Jafee Suardin.
Adapun nilai investasi pengembangan Blok Masela akan mencapai sekitar US$ 20 miliar. Kedua pihak berhasil mencapai win-win solution dengan skema bagi hasil, di mana pemerintah sekurangnya mendapat bagian 50 persen.
"Kesepakatan final yang bersejarah tersebut ditandai dengan penandatanganan Minute of Meeting oleh Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto dan CEO Inpex Corporation Takayuki Ueda, disaksikan Menteri ESDM Ignasius Jonan," jelas Agung dalam keterangan tertulisnya, Senin 27 Mei 2019.
Sementara itu, Menteri Jonan mengungkapkan penandatanganan perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan Inpex Corporation, direncanakan dilaksanakan pada pertemuan negara-negara G20 di Jepang dalam waktu dekat.
Dengan demikian, pembahasan tentang Blok Masela yang sudah berlangsung lebih 20 tahun telah menemukan titik akhir, yang memberi dampak positif bagi peningkatan iklim investasi nasional, serta pembangunan kawasan Timur Indonesia.
