Kemenhub Ungkap Alasan Arus Balik Lebih Padat Ketimbang Mudik
- M Yudha Prastya/VIVA.co.id
VIVA – Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi, mengungkapkan, musim mudik Lebaran 2019 berjalan dengan baik dan memiliki banyak kelebihan.
Dia memastikan bahwa empat tujuan utama dalam pengaturan arus mudik Lebaran dan arus baliknya, sudah terakomodasi dan terlaksana dengan baik. Upaya itu mampu melayani kebutuhan masyarakat.
"Inilah kelebihan di tahun 2019 dan lebih all out dari tahun lalu," kata Budi di Kantor Staf Presiden kawasan Bina Graha, Jakarta Pusat, Rabu 19 Juni 2019.
Meski demikian, Budi mengakui bahwa sempat terjadi kemacetan di arus balik mudik, yakni pada 9 Juni 2019. Hal itu, menurutnya, karena singkatnya waktu arus balik mudik, dibanding dengan arus mudik sebelumnya.
"Jadi kan saat arus mudik waktunya itu panjang, sekitar tujuh hari. Tapi pas arus baliknya itu hanya tiga hari," ujar Budi.
Di sisi angkutan darat, Budi melaporkan bahwa pada musim mudik Lebaran 2019 ini, pihaknya telah melakukan sejumlah penambahan fasilitas bagi masyarakat. Khususnya, yang terkait dengan prasarana bus, di mana pada 2019 terdapat lebih dari 50 ribu bus yang melayani angkutan mudik, atau lebih banyak dibandingkan 2018 yang hanya sekitar 49 ribu bus.
"Apalagi jalan tol sudah terhubung dari Merak, Jakarta, sampai ke Probolinggo. Dengan perubahan signifikan termasuk dari kualitas jalan tolnya, ini jadi kelebihan tersendiri bagi masyarakat," tutur Budi.
Budi pun mengapresiasi pihak-pihak terkait lainnya. Keterlibatan pihak terkait itu menjadikan pemerintah bisa memfasilitasi kebutuhan masyarakat dalam menjalani prosesi pulang ke kampung halamannya di musim mudik Lebaran 2019.
"Salah satu kelebihannya di tahun 2019 ini adalah back up dari para pemerintah daerah, yang sebenarnya sama dengan di 2018 lalu. Tapi tentunya dengan berbagai kebijakannya yang sudah in line," ujarnya.
48 Bandara Terdampak Kabut Asap Karhutla, 2.458 Penerbangan Terganggu hingga Oktober 2026
Kabut asap karhutla mengganggu 2.458 penerbangan hingga 17 Oktober 2026. Simak daftar bandara terdampak di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
