Jokowi Baiknya Gabung Kemendag dan Kemenperin, Menterinya Chatib Basri
- Chandra Gian Asmara/VIVA.co.id
VIVA – Ekonom senior Faisal Basri, menilai Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan perlu disatukan kembali. Sebab, banyak kebijakan di dua kementerian tersebut berseberangan antara satu dengan yang lainnya semasa periode awal pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Dia menjelaskan, kedua Kementerian tersebut saat ini banyak menelurkan kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Karena kebijakan-kebijakan yang dihasilkan tidak terkoordinasikan dengan baik oleh dua menteri tersebut.
"Seolah-olah ada tembok tebal di Kemenperin dan Kemendag. Karena itu pada saat yang sama disambung kembalilah," kata dia dalam sebuah diskusi di kawasan Kebon Sirih, Jakarta, Rabu, 17 Juli 2019.
Diapun menyarankan, urusan perindustrian dan perdagangan seharusnya tidak lagi diisi oleh menteri-menteri yang berlatar belakang politisi. Karena dikhawatirkan, setiap kebijakan Jokowi kedepannya akan serupa dengan yang terjadi pada tahun ini, yakni banyaknya unsur politis yang melatar belakangi.
"Siapapun pemimpinnya jangan dari partai lah. Sekali-kali dipegang akademisi lah, bukan saya, Chatib Basri paling cocok lah, bukan karena sama-sama Basri. Kalau Kemenperindag, Basri lahir batin paham dua persoalan ini," tegas dua.
Ditemui di lokasi yang sama, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia atau Gapmmi, Adhi Lukman mengaku sepakat dengan usulan tersebut. Sebab, kata dia, selama ini kebijakan yang ditelurkan dua kementerian tersebut bersebrangan dan membingungkan pelaku usaha.
"Mempertimbangkan daya saing di pasar global, saya setuju karena ini akan menguatkan, kadang-kadang kebijakan ini tidak akan bisa terpisah arahnya. Selama ini kadang-kadang yang satu ke kanan, satu ke kiri, kita yang jalan di tengah-tengah bingung ikut yang mana," tutur dia.
Meski begitu, dia mengaku tidak peduli bila menteri nantinya yang ditunjuk berasal dari latar belakang yang mana. Lantaran, seringkali menteri yang berlatar belakang politik lebih profesional ketimbang yang belatar belakang akademisi ataupun pengusaha sebagaimana saat ini.
"Saya yang penting kebijakan yang diterapkan presiden dijalankan oleh siapa pun. Orang politik kan ada juga yang bagus, ada juga yang pengusaha jelek. Akademis bagus, silahkan, tapi dia harus singkron hulu ke hilir, atas bawah sama," ungkap Adhi. (jhd)
Optimalkan Perjanjian Dagang, Kemendag dan Kadin Perkuat Sinergi Dongkrak Pasar Ekspor
Kementerian Perdagangan bersama Kadin Indonesia terus memperkuat sinergi, guna mengoptimalkan pemanfaatan berbagai perjanjian dagang yang telah berlaku saat ini.
