MS Hidayat: Indonesia Harus Recovery Secara Serius Pasca Pandemi
- Tangkapan layar
VIVA – Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Mohamad Suleman Hidayat mengatakan, pandemi virus Corona atau COVID-19 menimpa berbagai negara di penjuru dunia. Dengan demikian, upaya menanggulangi dampak virus ini harus menggunakan cara-cara extra ordinary yang juga menyentuh semua sektor yang terdampak.
Menurut Hidayat, secara umum pandemi COVID-19 melemahkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan produktivitas di banyak negara. Selain itu, pandemi COVID-19 juga menyerang sisi demand dan supply di saat bersamaan.
Namun di sisi lain, sambungnya, pandemi ini dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pondasi ekonomi nasional menyongsong era post COVID-19.
“Negara-negara ASEAN lain saat ini sedang menggunakan pandemi COVID-19 untuk mempersiapkan pondasi ekonomi dalam negeri yang lebih kuat demi menyongsong situasi post COVID-19,” ujar Hidayat dalam diskusi virtual yang diselenggarakan dalam rangka peluncuran aplikasi Unpaders, Minggu siang, 7 Juni 2020.
“Kita harus melakukan recovery dengan serius kalau ingin saat post COVID-19 nanti kita kembali sejajar dengan negara lain,” tambahnya.
Selain itu, dalam catatan Hidayat bahwa stimulus yang diberikan pemerintah Indonesia kepada dunia usaha masih cukup kecil dibandingkan dengan stimulus yang diberikan pemerintah sejumlah negara ASEAN. Apabila situasi pandemi COVID-19 berlangsung sampai November kelihatannya sebagian besar dunia usaha akan sulit bangkit kembali.
Daya tahan sektor ril, menurut mantan Menteri Perdagangan ini hanya sampai akhir bulan Juni atau selambat-lambatnya bulan Juli. “Kalau tidak ada penyelamatan maka gelombang PHK akan terjadi,” ucapnya.
Hidayat mengaku setuju dengan new normal. Menurutnya ini adalah kompromi yang dapat diambil. Namun, ia mengingatkan agar new normal itu dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat serius dan disiplin.
Hidayat mencontohkan, penerapan new normal di Korea Selatan yang terpaksa dihentikan karena grafik penularan kembali naik. Hal lain yang disorotinya persoalan bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat.
Menurutnya, sebaiknya bansos diberikan minimal untuk enam bulan. Selain itu, faktor distribusi juga harus diperhatikan sehingga tidak salah sasaran. “Kalau distribusi bansos bermasalah, bisa menimbulkan keresahan,” kata dia.
