Defisit APBN 2021 Bakal Melonjak, Sri Mulyani Hati-hati Tarik Utang

VIVA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, defisit APBN pada 2021 akan kembali mengalami lonjakan di kisaran 3,21–4,17 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Meski defisit kembali melonjak, dia janji akan tarik utang secara hati-hati.

img_title DPR Targetkan RUU Penyadapan Rampung Tahun Ini

Sebab, berdasarkan pemaparannya, dengan besaran defisit itu, diperkirakan rasio utang terhadap PDB di kisaran 36,67–37,97 persen terhadap PDB. Masih dalam batas aman yang ditetapkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara sebesar 60 persen terhadap PDB.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Besaran pembiayaan defisit di atas 3 persen ini mengacu kepada Perppu Nomor 1 Tahun 2020, agar proses pemulihan berjalan secara bertahap dan tidak mengalami hard landing yang berpotensi memberikan guncangan bagi perekonomian," kata dia di Gedung Parlemen, Selasa, 12 Mei 2020.

img_title Respons Menohok Natalius Pigai soal Ramainya Meme Menteri HAM Jadi Wapres: Kita Tahu Diri

Dia memastikan, untuk membiayai defisit itu, maka pemerintah akan terus mendorong peran swasta dalam pembiayaan pembangunan melalui kerangka Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), termasuk mendorong penerbitan instrumen pembiayaan kreatif lainnya.

"Pembiayaan dilakukan secara terukur dan berhati-hati dengan terus menjaga sumber-sumber pembiayaan yang berkelanjutan atau sustainable agar rasio utang terjaga dalam batas aman," tegas dia.

img_title Komentar Menohok Sultan soal Dukungan Anggota DPD untuk Dasco Jadi Cawapres

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan temuan-temuan terkait pengelolaan utang negara yang dilakukan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan. Pengelolaan utang itu terbilang miliki risiko tinggi terhadap kesinambungan fiskal di masa mendatang.

Dari laporan hasil pemeriksaan, BPK mengungkapkan pengelolaan utang pemerintah pusat belum didukung dengan peraturan terkait manajemen risiko keuangan negara dan penerapan fiscal sustainability analysis (FSA) termasuk debt sustainability analysis (DSA) secara komprehensif.

PDIP Desak Polri dan KY Kaji Ulang Rencana Pembentukan Polisi Khusus di Pengadilan

PDIP Desak Polri dan KY Kaji Ulang Rencana Pembentukan Polisi Khusus di Pengadilan

PDIP melalui Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP Yulius Setiarto desak Polri dan Komisi Yudisial (KY) meninjau ulang rencana pembentukan satuan polisi khusus

img_title
VIVA.co.id
17 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut