Curhatan Hashim Djojohadikusumo Soal 'Geger Lobster'
- Istimewa
VIVA – Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, mencabut larangan penangkapan benih bening lobster ikut menyeret nama Hashim Djojohadikusimo. Hashim curhat mengenai soal tuduhan adanya korupsi dan kronisme dalam kasus izin ekspor lobster.
Tak hanya menyeret nama besar keluarganya saja, 'geger lobster' ini juga menyeret Partai Gerindra mengingat Menteri Edhy Prabowo dan Hashim Djojohadikusumo sama-sama bernaung di bawah partai besutan Prabowo Subianto tersebut.
"Kenapa saya curhat karena seolah-olah ini monopoli dan oligopoli bahkan terafiliasi dengan Partai Gerindra. Saya oleh media termasuk media asing dibilang melakukan korupsi dan kronisme ekspor lobster," kata Hashim dalam pertemuan dengan beberapa pimpinan media di Jakarta, Jumat 17 Juli 2020.
Dalam curhatannya, Hashim membantah semua tudingan tersebut. Menurutnya, banyak informasi yang disampaikan beberapa media tidak menggali sepenuhnya informasi yang ada. Termasuk kabar yang menyebutkan perusahaannya mendapat izin ekspor bibit lobster.
Hashim menjelaskan Permen Nomor 12 Tahun 2020 bukan hanya mengatur izin ekspor saja tapi juga mengenai budi daya. Dan ia menegaskan bahwa perusahaannya PT Bima Sakti Mutiara yang akan berubah nama menjadi PT Bima Sakti Bahari justru akan lebih dulu fokus di budi daya dahulu.
"Kita tahu dengan Menteri yang baru ini (Edhy Prabowo), budidaya itu justru diutamakan dimana selama lima tahun lalu justru dilarang. Jadi saya tegaskan bahwa kami mendapat izin budidaya bukan ekspor, jangan keliru," kata Hashim.
Dalam kesempatan itu, Hashim juga membeberkan terkait perizinan yang dikabarkan sebelumnya kental kronisme. Menurut Hashim justru ia sempat mendesak Menteri Edhy Prabowo untuk menambah kuota perizinan ekspor lobster menjadi 100 perusahaan.
"Edhy Prabowo juga tidak mau ada monopoli dan yang terafiliasi hanya dua atau tiga dari 31 perusahaan. Edhy mau kasih 50 perusahaan dan saya sebelumnya meminta sudah kasih saja 100 biar tidak ada kesan monopoli dan oligopoli, tapi dia putuskan 50 dulu," kata Hashim.
Hashim juga berkali-kali menegaskan agar awak media benar-benar melakukan pengecekan dari daftar 31 perusahaan tersebut untuk memastikan bahwa tidak benar jika perizinan ekspor bibit lobster kental nuansa korupsi dan kronisme.Â
Pajak Digital Disebut Berlaku 9 November 2026, Benarkah Semua Transaksi Bisa Kena? Cek Fakta-faktanya
Pajak digital disebut mulai berlaku 9 November 2026. Namun, pemerintah belum memastikan jadwalnya. Simak fakta transaksi yang dikenai serta dampaknya bagi para konsumen.
