DPR Usul Bansos Baiknya Tunai agar Ekonomi Menggeliat Lagi

Ketua Komisi VIII, Yandri Susanto.
Sumber :
  • VIVA.co.id/ Lilis Khalisotussurur

VIVA – Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat, Yandri Susanto, meminta pemerintah untuk memperbaiki permasalahan yang terjadi selama penyaluran bantuan sosial atau bansos ke masyarakat terdampak COVID-19.

img_title Pertama Kali Sejak Pandemo Covid-19, China Gagal Capai Target Pertumbuhan Ekonomi

Data penerima, menurut dia, hingga kini masih bermasalah dan harus diperbaiki. Tapi, pihaknya juga mengusulkan agar bansos lebih baik dalam bentuk uang tunai.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Menurut Yandri, saat ini data yang ada masih perlu diperbaiki agar bansos tepat sasaran. Pihaknya juga sudah mengundang rapat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk memperbaiki data penerima bansos terutama di perdesaan.

img_title Hakim Tolak Dalih COVID-19 Nadiem di Perkara Chromebook, Singgung Arahan 'Mas Menteri'

"Kita akui memang data atau evaluasi penyaluran selama ini masih mengalami kendala dan masalah di lapangan. Contoh yang paling konkret itu bagaimana mungkin di Kabupaten Cianjur yang dekat dengan Ibu Kota, ada 2.000 penerima bansos. Lalu, bansosnya ada tapi orangnya tidak ada. Ternyata setelah dipanggil bupatinya, memang data tidak diperbaiki," kata Yandri, Jumat 7 Agustus 2020.

Baca juga: Insentif Karyawan Bergaji di Bawah Rp5 juta, Bagaimana Pengawasannya

img_title Dua Terdakwa Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Westafel saat Covid-19 Divonis Bebas

Yandri juga menilai, sejak bansos digulirkan, ada beberapa hal yang perlu dievaluasi. Salah satunya yaitu bansos lebih baik dalam bentuk uang tunai daripada sembako. Karena, uang tunai lebih efisien dan dapat menggerakkan roda perekonomian rakyat.

"Kemarin kami evaluasi, jadi kalau sembako kan pernak-perniknya terlalu banyak. Misal, transportasinya, packing, jenis sembako, itu setelah dihitung-hitung nilai manfaat yang diterima masyarakat terdampak jadi tidak maksimal," kata politikus PAN itu.

Dia memberikan contoh, apabila diberikan dalam bentuk sembako, jumlahnya menyusut dari yang sudah ditetapkan sebelumnya. Karena terpotong oleh biaya pengadaan proses sembako tersebut.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Misal anggaran Rp250 ribu, tapi setelah dihitung berapa gula, minyak, dan sebagainya tidak sampai Rp250 ribu. Karena sistem vendor, juga berapa biaya transportasi, packing tas. Sistem vendor juga pasti ada margin, ada ambil untung," ujarnya.

Dari beberapa pertimbangan tersebut, Yandri menyarankan agar bantuan sosial ke depannya diberikan dalam bentuk tunai. Dengan begitu, ekonomi kerakyatan di level paling bawah, bisa kembali bergeliat di masa pandemi saat ini.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut