Bunga 0 Persen, Pemda Antre Ajukan Pinjaman ke Pemerintah Pusat
- Arrijal Rachman/VIVAnews.com
VIVA – Pemerintah pusat mengklaim banyak pemerintah daerah yang pada dasarnya ingin mengajukan pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).Â
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti, mengatakan, deretan pemda tersebut tidak hanya berada di wilayah Pulau Jawa.
Sejauh ini, kata dia, yang sudah menandatangani pinjaman yang dikelola lewat PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) itu adalah DKI Jakarta senilai Rp12,5 triliun dalam dua tahap, Jawa Barat Rp4 triliun, serta Banten Rp4 triliun.
"Yang mau nyusul lagi terus terang kita sudah mulai banyak pertanyaan dari daerah-daerah. Tapi, saya enggak bisa sebutkan satu-satu, yang jelas mereka dalam tahapan mempelajari ini, sebetulnya betul enggak dan caranya bagaimana. Saya rasa ini positif," ucap Astera, Jumat, 7 Agustus 2020.
Menurut Astera, beberapa daerah yang sudah mulai jelas mengajukan program-program untuk pinjamannya di antaranya Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur yang telah melakukan penandatanganan pinjaman dengan PT SMI.
"Yang jelas yang sudah hubungi kami ada dari Jawa Timur, kemudian kemarin NTT sudah tanda-tangani dengan PT SMI, yang lainnya baru tahapan mempelajari. Karena ini kan barang baru jadi pemda agak kaget juga kok iya ya, apa benar pemerintah pusat kasih pinjaman bunganya nol persen," tuturnya.
Sebagai informasi, syarat daerah agar bisa mendapat pinjaman itu yakni merupakan daerah terdampak pandemi COVID-19, lalu memiliki program dan atau kegiatan pemulihan ekonomi daerah yang mendukung program PEN.
Selain itu, jumlah sisa pinjaman ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75 persen dari jumlah penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun sebelumnya. Dan terakhir memenuhi nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman daerah paling sedikit sebesar 2,5. (art)
Dorong Penguatan Tata Kelola dan Pencegahan Korupsi di Daerah, Wamendagri Akhmad Wiyagus Tekankan Integritas
Wiyagus mengatakan, kepala daerah, khususnya yang baru menjabat, perlu segera beradaptasi dan benar-benar menjaga integritasnya agar tata kelola daerah berjalan baik.
