- ANTARA FOTO/Reno Esnir/wsj.
VIVA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meyakini pandemi COVID-19 tidak akan selesai dalam waktu dekat atau dalam hitungan bulan. Oleh sebab itu, dia meminta seluruh pejabat negara tetap akuntabel dalam menggunakan keuangan negara.
Saat Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2020 yang digelar virtual, Selasa, 22 September 2020, Sri menekankan aspek responsibilitas dan akuntabilitas pejabat negara baik di pusat maupun daerah menjadi kunci menghadapi COVID-19 tersebut.
"Jadi jangan pernah berpikir ini kondisi sementara untuk beberapa bulan ini, namun kita harus berpikir pengelolaan ini kita jaga sampai 2021 atau sesudah itu, sehingga kita tetap akuntabel terhadap keuangan negara," katanya.
Baca juga: Banjir Bandang di Sukabumi Disebabkan Hujan Lebat, Ini Penjelasan BMKG
Selain itu, Sri meminta para pejabat di kementerian dan lembaga maupun pemerintahan daerah untuk memanfaatkan Barang Milik Negara (BMN) sebagai salah satu solusi dalam menghadapi pandemi. Misalnya seperti Wisma Atlet dan Pulau Galang.
"Kita harus upayakan BMN tidak jadi sia-sia atau tidak bermanfaat dalam kondisi penanganan COVID-19, saat ini banyak BMN yang bisa dimanfaatkan optimal sebagai ruang isolasi atau bahkan fasilitas operasi dan perawatan," tutur dia.
Sri pun meminta supaya pola pikir para pejabat diubah agar BMN yang dimiliki saat ini tidak hanya diarahkan untuk memberikan manfaat bagi pemerintah, melainkan juga dapat dioptimalkan untuk kepentingan masyarakat luas.
"Semua kita manfaatkan untuk tangani COVID-19 dan memanfaatkan BMN tersebut. Kementerian dan pemda diharapkan meningkatkan pemanfaatan BMN sehingga dia tidak hanya berfungsi untuk pemerintahan tapi juga bagi masyarakat dan ekonomi," tutur Sri.
Sri kembali mengingatkan, setelah dilakukan revaluasi pada 2017-2018, BMN telah berkontribusi besar dalam meningkatkan nilai aset tetap dalam neraca laporan keuangan pemerintah pusat yang diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2019, yakni dari Rp1.931,1 triliun menjadi Rp5.949,9 triliun.
Seiring dengan itu, aset yang dimiliki pemerintah pusat pun mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp6.325,3 triliun menjadi Rp10.467,5 triliun. Karenanya, dia berpendapat bahwa BMN bisa berkontribusi dalam menghadapi pandemi jika dimanfaatkan dengan baik.
"Artinya BMN kita yang peningkatan nilainya menunjukkan adanya perubahan dalam nilai pasar itu menggambarkan nilai upaya kita menggunakan keuangan negara secara bertanggung jawab," ucap Sri. (art)
