Dahlan Iskan Kupas Superholding dan Masalah BUMN yang Dikritik Ahok
- vivanews/Andry Daud
VIVA – Mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan mengupas tuntas persoalan superholding BUMN yang jadi usulan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Sebelumnya, Ahok mengusulkan Kementerian BUMN bubar dan diganti dengan superholding BUMN. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berharap superholding bisa terealisasi sebelum Presiden Joko Widodo lengser dari jabatannya.
Menurut Dahlan, tak semua negara berhasil membentuk superholding seperti Temasek di Singapura. Dahlan mencontohkan Khazanah Nasional Berhad di Malaysia yang juga mencontoh Singapura.
Meski Khazanah sudah berbentuk superholding, tak semua BUMN Malaysia menyatu di Khazanah. Petronas, salah satu perusahaan pelat merah yang tetap berada di luar Khazanah.
Hasil akhirnya tahun 2019, aset Temasek tercatat US$306 miliar. Sedangkan Khazanah hanya US$18 miliar, atau tertinggal dari Petronas yang mencapai US$135 miliar
"Khazanah, -artinya kekayaan-, tidak kunjung seperti Temasek. Bahkan terus tertinggal dari Petronas sendiri," ujar Dahlan dikutip VIVA dari situs pribadinya, Disway.id, Rabu, 23 September 2020.
Menurut Dahlan, Khazanah belakangan ini juga bermasalah. Superholding itu disebut-sebut dijadikan kendaraan oleh Perdana Menteri Najib Razak untuk mencari dana politik.Â
Jika tanpa skandal itu pun, lanjut dia, Khazanah juga bukan kelas Temasek. Khazanah tidak kunjung mampu menyelamatkan anak-anak perusahaannya. Salah satunya adalah Malaysian Airlines System yang berkali-kali disuntik uang negaraÂ
"Toh tidak juga bisa keluar dari kesulitan menahun. Apakah Indonesia harus meniru Temasek?" tanya Dahlan.Â
Umumnya, Dahlan menyebut bahwa opini publik memang ingin meniru superholding. "Pun, saya. Ketika masih emosional dulu. Waktu itu saya pun pasti menjawab, ya kita harus tiru," kata Dahlan.Â
Temasek sebagai superholding diakui Dahlan memang mengagumkan. Publik Indonesia umumnya hanya tahu bahwa kehebatan itu semata-mata disebabkan bentuk Temasek yang superholding atau bukan di bawah Kementerian.Â
Namun, bukan berarti Temasek jaya hanya karena superholding. Rasionalnya, lanjut Dahlan, perusahaan harus diurus secara perusahaan dan hanya sedikit tercampur dengan politik.Â
"Bukan diurus dengan setengah perusahaan dan setengah politik, Kalaupun ada politiknya jangan lebih 10 persen," tuturnya.Â
Masalah Pergantian Direksi BUMN Tanpa Persetujuan Komisaris