- VIVA/Dusep Malik
VIVA – Pemerintah mengungkapkan bahwa ekspor besi dan baja Indonesia telah melonjak drastis pada 2020. Bahkan angkanya melampaui ekspor kendaraan roda empat, dua dan bagiannya.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsat Panjaitan, menyatakan tahun ini ekspor besi dan baja mencapai US$6,21 miliar, jauh di atas ekspor kendaraan sebesar US$3,79 miliar.
"Ini angka perdagangan besi dan baja, dulu tahun 2018 itu besi baja baru nomor berapa sekarang sudah nomor tiga, dengan nilai tambah lain akan lebih besar," kata dia secara virtual dikutip Jumat, 25 September 2020.
Baca juga: Proyeksi Ekonomi Beda dengan Airlangga, Sri Mulyani Dibela Anak Buah
Luhut meyakini ekspor besi dan baja akan semakin kencang ke depannya. Sebab pemerintah telah mendorong agar komoditas besi dan baja serta turunannya. Sehingga menjadi komoditas ekspor yang bernilai tambah.
"Kalau dibandingkan dengan mobil, motor, kita ekspor nikel ore itu baru US$1,15 miliar, tahun ini 2020 kita bisa US$9,6-10 miliar, sedangkan mobil US$6-7 miliar. Padahal industri dari Jepang ini sudah ada 40-50 tahun," tegas dia.
Luhut menekankan, kondisi itu tidak terlepas dari strategi investasi yang dicanangkan pemerintah. Yakni, dengan melibatkan negara lain yang secara teknologinya sudah lebih maju sehingga bisa memberikan nilai tambah pada komoditas seperti besi dan baja.
Dia mencontohkan, dulu pemerintah hanya mengekspor nikel ore secara mentah saja, namun saat ini dengan adanya Morowali Industrial Park, nikel ore terlebih dahulu diolah menjadi barang bernilai tambah seperti nikel aloy, stainless steel hingga baterai.
"Nanti 2024 dengan ekspor kita berkisar US$30 miliar dari morowali area belum termasuk lithium baterai buat kita masalah CAD (defisit transaksi berjalan) bukan big isu lagi. Ini hasil strategi investasi tergambarkan dalam meningkatkan," katanya. (ase)
Angkat Anak Buah Luhut Jadi Presiden Komisaris, Vale Indonesia Tak Bagikan Dividen
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Vale Indonesia Tbk (INCO) memutuskan untuk melakukan perubahan susunan dewan komisaris dan dewan direksi.
