Airlangga Tegaskan RUU Cipta Kerja Tak Hilangkan Hak Cuti Hamil

Presiden Jokowi dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam KTT Asean
Sumber :
  • Dok. Setkab

VIVA – Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah sudah hadir untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada para tenaga kerja sebelum pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.

img_title Investor Pilih Wait and See Usai Gibran Mundur, Airlangga: Politik dan Ekonomi Harus Dipisah

Hal itu disampaikan Airlangga saat rapat bersama Badan Legislasi DPR RI pada Sabtu malam, 3 Oktober 2020. Agendanya, pengambilan keputusan tingkat I atas hasil pembahasan RUU tentang Cipta Kerja di Gedung DPR maupun secara virtual.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan, di tengah situasi pandemi COVID-19, pemerintah membuat program pemulihan ekonomi nasional sebagaimana hadir dalam penanganan kesejahteraan bagi tenaga kerja. Misalnya, memberikan bantuan upah tenaga kerja sebesar Rp 2,4 juta bagi yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

img_title Jakarta Dibidik Jadi Kota Global 2045, Airlangga Ungkap Kunci Transformasinya

Baca: Gangguan Listrik di DPR, Pembahasan RUU Cipta Kerja Pindah ke Hotel

Selain itu, bagi mereka yang terdampak PHK juga diberikan bantuan oleh pemerintah sebesar Rp2,1 juta. Selanjutnya, pemerintah juga memberikan membuat program Kartu Prakerja dengan pendaftarnya sudah jutaan orang.

img_title Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak Diwacanakan Naik pada 2027, Jadi Berapa?

"Ini menunjukkan bahwa sebelum ini (RUU Cipta Kerja) diundang-undangkan, pemerintah pun sudah hadir untuk tenaga kerja," kata Airlangga.

Kemudian, Airlangga mengatakan dalam RUU Cipta Kerja juga pemerintah memberikan perlindungan kepada pekerja, yakni dengan kepastian yang belum pernah dilakukan seperti jaminan kehilangan pekerjaan. "Jadi, negara hadir untuk ikut serta dalam program jaminan kehilangan pekerjaan," ujarnya.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Mengenai persyaratan PHK, Airlangga menegaskan bahwa pemerintah tidak menghilangkan hak cuti, hak haid, dan hak cuti hamil yang telah diundang-undangkan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.

"Pemerintah hadir dalam bidang UMKM dan tenaga kerja. UU ini dibahas dengan sudah melakukan kegiatan-kegiatan untuk menangani COVID-19 maupun pemulihan ekonomi," ujarnya.

Ilustrasi mata uang Yuan

RI Perluas Penggunaan Yuan, Pertamina hingga PLN Didorong Transaksi Energi Pakai Mata Uang China

Pemerintah dengan tegas mendorong penggunaan yuan dalam transaksi energi dan perdagangan dengan China. Pertamina hingga PLN didorong memanfaatkan skema LCT.

img_title
VIVA.co.id
14 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut