Setahun Jokowi-Ma'ruf, Indef: Kinerja Perdagangan RI Perlu Dikritisi
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Dalam usia pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang memasuki satu tahun berjalan, salah satu hal yang menjadi sorotan publik khususnya dalam masalah ekonomi, adalah masalah kondisi neraca perdagangan.
Baca Juga: Setahun Jokowi, KSP: Saatnya Kejar Ketertinggalan dalam Keterbatasan
Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance atau Indef, Bhima Yudhistira menjelaskan, meskipun neraca dagang mengalami surplus dalam lima bulan berturut-turut sejak Mei-September 2020, tapi ini merupakan jenis surplus neraca dagang yang semu.
"Ini merupakan indikasi buruk bagi ekonomi, karena (surplus) lebih disebabkan oleh total impor yang terkontraksi -18,1 persen," kata Bhima saat dihubungi VIVA, Selasa 20 Oktober 2020.
Bhima menjelaskan, secara spesifik, impor bahan baku dan barang modal adalah dua jenis komoditas yang paling menurun, karena industri manufaktur juga mengalami tekanan.
Hal itu masih ditambah lagi dengan impor barang konsumsi yang juga mengalami tekanan sebesar -9,3 persen, sejak awal tahun hingga September 2020.
"Jadi kinerja perdagangan masih perlu dikritisi, karena ekspor mengalami penurunan -5,81 persen sepanjang Januari-September 2020," ujar Bhima.
Di sisi lain, Bhima menjelaskan bahwa biaya logistik masih berada di kisaran 23-24 persen dari produk domestik bruto (PDB). Karenanya, dia pun menilai bahwa pembangunan infrastruktur belum mampu menurunkan biaya logistik.
"Karena banyak infrastruktur yang salah dalam perencanaan. Tingginya biaya logistik menyebabkan investasi di Indonesia masih berbiaya tinggi," ujarnya.
Perlu diketahui, neraca perdagangan Indonesia sepanjang Januari-September 2020 berhasil melampaui rekor neraca perdagangan pada 2017. Neraca perdagangan RI surplus sebesar US$13,5 miliar atau melampaui neraca perdagangan pada 2017 sebesar US$11,8 miliar, yang merupakan raihan tertinggi neraca perdagangan RI sejak 2012.
Selain itu, capaian ini merupakan sinyal positif kinerja perdagangan Indonesia masih di jalur yang benar untuk mendukung perbaikan kinerja ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global akibat pandemi COVID-19. (art)
DPR Sorot Rencana Impor 30 Juta Barel Minyak dari UEA, Ini yang Perlu Dikaji Pemerintah
Anggota DPR Rivqy Abdul Halim meminta pemerintah mengkaji rencana impor 30 juta barel minyak dari UEA, mulai dari kebutuhan kilang hingga dampaknya terhadap subsidi.
