Pengamat: UU Cipta Kerja Atasi Persoalan Kebebasan Ekonomi RI
- ANTARA/Septianda Perdana
Untuk itu, Rifki merekomendasikan, khususnya Kemenkumham ke depannya adalah dengan memberikan stimulus sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mendaftarkan hak cipta, merek, dan kepemilikan lainnya. Merek dagang saat ini menjadi sangat penting untuk menjadi sebuah kekuatan bagi pelaku usaha untuk berkompetisi di pasar.
Aspek akses terhadap uang yang diukurnya melalui inflasi juga menunjukkan bahwa di tengah pandemi COVID-19, laju inflasi berada di bawah kisaran 2 persen. Capaian ini cukup mengkhawatirkan mengingat sepanjang 2020 Indonesia justru mengalami deflasi secara MoM dalam kurun waktu yang cukup lama yakni sekitar 3-4 bulan.Â
Disinyalir hal ini, kata Rifki disebabkan adanya tren pelemahan daya beli yang akan terus berlanjut setidaknya dalam beberapa bulan ke depan.
"Untuk itu, alternatif kebijakan pemerintah ke depannya adalah dengan meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah dan Nasional untuk menjaga harga-harga kebutuhan pokok di pasar agar tetap terjaga dan juga penting untuk mengarahkan kebijakan pemerintah untuk mendorong daya beli masyarakat untuk mencapai inflasi wajar plus minus 3,5 persen secara tahunan," jelasnya.Â
Kemudian, terkait perdagangan internasional pada 2020, pemerintah menunjukkan adanya sikap yang proteksionis khususnya dengan adanya penyesuaian batas nilai pembebasan tarif bea masuk yang mulai diberlakukan per 30 Januari 2020 lalu.Â
Lebih lanjut, dari arus modal asing menunjukkan di tengah pandemi terjadi perlambatan pada Kuartal II-2020 dibandingkan dengan Kuartal I-2020. Sehingga, di tengah pandemi Indonesia mendapatkan berkah, karena sebanyak tujuh perusahaan asing dari Amerika Serikat, Jepang, Taiwan dan Korea Selatan akan merelokasi usahanya ke Indonesia.
Dan untuk peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia saat pandemi menempati urutan ke-73 dari 190 negara yang diteliti. Salah satu penyebab rendahnya skor EODB Indonesia adalah persoalan perizinan hingga ketidakpastian hukum yang menjadi hambatan bagi pelaku usaha untuk berinvestasi.Â
Ketidakpastian hukum dan berbelitnya birokrasi di Indonesia menyebabkan kinerja investasi terus menurun dari tahun ke tahun. Imbasnya, pertumbuhan sektor manufaktur melambat dan kontribusinya terhadap produk domestik bruto juga kian rendah.