- ANTARA FOTO/FB Anggoro
VIVA – Pemerintah menyatakan akan mempercepat proses pembentukan Sovereign Wealth Fund atau SWF Indonesia yang nantinya dinamakan Lembaga Pengelola Investasi (LPI).
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata, mengatakan, SWF tersebut ditargetkan akan mulai beroperasi pada kuartal II-2021.
"Kegiatan investasinya kuartal I-kuartal II, itulah kita harap mulai ada kegiatannya. Kan kita semakin cepat semakin baik karena kita harap punya aliran dana masuk untuk investasi di Indonesia," kata Isa secara virtual, Jumat, 18 Desember 2020.
Khusus untuk kuartal I-2021, diharapkannya telah ada kegiatan di internal pemerintah maupun LPI untuk menyiapkan Prosedur Operasi Standar (SOP) dalam menjalankan lembaga tersebut.
"Ada horizon yang akan ditentukan dewan direktur LPI, contoh misal dalam horizon lima tahun berapa yang hendak dicapai, di situ memang ada yang mungkin untung besar, sedikit, ada yang rugi yang kemudian harus di-cut loss dan sebagainya," tegas Isa.
Adapun proyek-proyek yang akan diinvestasikan lembaga tersebut pada tahap awal dikatakan Isa masih seputar proyek-proyek infrastruktur, seperti jalan tol hingga pelabuhan.
"Ini kebanyakan masih infrastruktur jalan tol, bandara, pelabuhan, itu beberapa yang sudah banyak dibicarakan selama ini bersama calon-calon investor. Tapi, yang mana duluan, nanti kita lihatlah yang siapnya apa," ungkap dia.
Indonesia akhirnya memiliki Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Fund (SWF) setelah disahkannya Undang Undang Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020. Dengan itu Indonesia bisa menggunakan potensi dalam negeri untuk menarik investasi baru.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, LPI nantinya akan menghitung seluruh kekayaan yang dimiliki Indonesia atau aset-aset negara, baik yang ada di dalam tanah, di luar tanah, maupun yang telah dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Dia memperkirakan, modal SWF yang dimiliki Indonesia mencapai Rp75 triliun. Dengan besaran modal yang dimiliki LPI itu, dia melanjutkan, pemerintah menargetkan bisa menarik investasi baru tiga kali lipat, yakni mencapai Rp225 triliun. (art)
