Intip Deretan Insentif Pajak yang Diobral Lagi pada 2021

Gedung Direktorat Jenderal Pajak
Sumber :
  • panoramio

VIVA – Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan resmi mengumumkan sejumlah insentif pajak yang akan diperpanjang pada 2021. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 yang mulai berlaku pada 1 Februari 2021.

img_title Kemenkeu Siapkan Belanja Negara Rp945 Triliun untuk Dua Bulan Terakhir 2026

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan, detail insentif yang diberikan Menteri Keuangan dalam ketentuan ini pertama adalah Insentif PPh Pasal 21 untuk karyawan yang memiliki NPWP.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Melalui insentif ini, penghasilan bruto karyawan yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp200 juta pajaknya tidak dipotong karena atas kewajiban pajaknya ditanggung oleh pemerintah.

img_title Kemenkeu Kucurkan Rp159,8 Triliun untuk Pensiunan ASN hingga Oktober 2026

"Karyawan yang bekerja pada perusahaan yang bergerak di salah satu dari 1.189 bidang usaha tertentu, perusahaan yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor, atau perusahaan di kawasan berikat dapat memperoleh insentif," katanya melalui keterangan tertulis, Rabu, 3 Februari 2021.

Adapun insentif kedua adalah Insentif Pajak UMKM. Pelaku UMKM mendapat insentif PPh final tarif 0,5 persen sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 yang ditanggung pemerintah. Pelaku UMKM yang ingin memanfaatkan insentif ini tidak perlu mengajukan surat keterangan PP 23, tetapi cukup menyampaikan laporan realisasi setiap bulan.

img_title Suahasil Pastikan Kemenkeu Tak Akan Jadi Pemilik Saham BEI

Ketiga, Insentif PPh Final Jasa Konstruksi. Wajib pajak yang menerima penghasilan dari usaha jasa konstruksi dalam Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) mendapatkan insentif PPh final jasa konstruksi ditanggung pemerintah.

Keempat, Insentif PPh Pasal 22 Impor. Wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 730 bidang usaha tertentu sebelumnya Nomor SP- 05/2021
721 bidang usaha, perusahaan KITE, atau perusahaan di kawasan berikat mendapat insentif pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 impor.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Kelima, Insentif Angsuran PPh Pasal 25. Wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 1.018 bidang usaha tertentu sebelumnya 1.013 bidang usaha), perusahaan KITE, atau perusahaan di kawasan berikat mendapat pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 50 persen dari angsuran yang seharusnya terutang.

Keenam, Insentif PPN berupa pengusaha kena pajak (PKP) berisiko rendah yang bergerak di salah satu dari 725 bidang usaha tertentu, perusahaan KITE, atau perusahaan di kawasan berikat mendapat insentif restitusi dipercepat hingga jumlah lebih bayar paling banyak Rp5 miliar.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut