BPN: Tujuan Sertifikat Tanah Elektronik Meminimalisir Sengketa

Warga menunjukkan sertifikat tanah miliknya. (ilustrasi)
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Zabur Karuru

VIVA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan bahwa tujuan dari adanya sertifikat tanah elektronik adalah untuk meminimalisir atau menekan sengketa hingga pemalsuan yang selama ini marak terjadi.

img_title Hercules Bantah Uang Rp800 Juta Disita Paksa KPK: Kalian Hati-hati BPN

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto menjelaskan, sertifikat elektronik ini juga akan mempermudah dari sisi pengecekan. Termasuk bagi yang membutuhkan proses di perbankan.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Sertifikat elektronik itu mempermudah orang melakukan apa saja. dari sisi mengecek, dari sisi berproses ke perbankan dan sebagainya," kata Himawan dalam program Kabar Pasar tvOne, Kamis 4 Februari 2021.

img_title Tak Hanya Dalami Perpanjangan SHGB Kota Baru Parahyangan, KPK Juga Periksa Direktur PT Bela Parahiyangan

Meski demikian, dia mengakui semua masyarakat mesti paham apa manfaatnya. Maka itu, Himawan mengaku komunikasi publik yang baik memang sangat penting. Menurutnya, sertifikat elektronik justru sebenarnya memberikan kepastian hukum.

"Justru akan meminimalkan terjadinya adanya malpraktik dari berbagai stakeholder yang terlibat dalam sertifikat atau pun masalah hak atas tanah," kata dia.

img_title KPK Beberkan Alur Aliran Dana Pelicin HGB Summarecon di BPN Bogor, Budi Singung Alat Bukti

Penerbitan sertifikat elektronik dapat dilakukan untuk pendaftaran tanah pertama yang belum terdaftar, juga penggantian sertifikat analog menjadi sertifikat elektronik untuk tanah yang sudah terdaftar.

Diberitakan sebelumnya, beredar isu penarikan sertifikat tanah asli oleh kantor pertanahan. Isu itu mencuat setelah terbitnya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang (Permen ATR) Nomor 1/2021 tentang Sertifikat Elektronik 12 Januari 2021.

Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, Dwi Purnama menjelaskan regulasi tersebut pada dasarnya diperuntukkan untuk penerbitan sertifikat elektronik yang akan menggantikan sertifikat cetak atau asli.

Sertifikat elektronik, kata dia, dapat dilaksanakan melalui pendaftaran tanah pertama kali untuk tanah yang belum terdaftar dan penggantian sertifikat menjadi elektronik untuk tanah yang sudah terdaftar.

Namun demikian, dia menekankan, untuk penggantian dari sertifikat analog ke sertifikat elektronik dilakukan secara sukarela oleh pemilik dengan datang ke kantor pertanahan atau jual beli dan sebagainya.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Perlu dijelaskan juga sesuai dengan pasal 16 peraturan tersebut bahwa tidak ada penarikan sertifikat analog oleh kepala kantor," tegas dia, Rabu, 3 Februari 2021.

Baca juga: Menkeu Sri Bersurat ke Menkes Budi, Bakal Potong Insentif Nakes 50%

Foto udara kondisi wilayah bantaran Sungai Ciliwung

Antisipasi Banjir, Pemprov DKI Jakarta Percepat Pengadaan Tanah Normalisasi Kali Ciliwung

Pemprov DKI Jakarta mempercepat pengadaan tanah untuk mendukung normalisasi Kali Ciliwung di Kelurahan Cawang dan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta

img_title
VIVA.co.id
16 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut