- ANTARA FOTO/Nurul Ramadhan
VIVA – PT Bank Tabungan Negara Tbk membidik pembiayaan perumahan bagi 6.400 karyawan kontrak PT Pelindo. Hal itu guna mencapai target penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi tahun ini sebanyak 81 ribu nasabah.
Direktur BTN Jasmin mengatakan, Pelindo III memiliki 5 anak usaha dan 13 cucu perusahaan dan 4 perusahaan afiliasinya. Jumlah itu merupakan potensi bagi BTN untuk memberikan pembiayaan perumahan.
KPR subsidi ini sendiri ditujukan untuk masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Fasilitas itu dinilai sangat cocok bagi karyawan kontrak PT Pelindo III yang memiliki 6.400 karyawan kontak.
"Dengan bunga fix 5 persen berjangka waktu 20 tahun dengan nilai maksimal Rp160 jutaan, itu cocok dengan Pelindo III yang banyak karyawan berstatus kontrak," ujar Jasmin dikutip dari keterangannya, Senin 8 Maret 2021.
Baca juga: Jokowi Tugasi BPPT Bikin Industri di Indonesia Terapkan Teknologi
Selain itu, emiten berkode saham BTNN ini lanjutnya, juga menyediakan pengelolaan dana korporasi bagi Pelindo III untuk pengembangan bisnis dan pembenahan infrastruktur. Kerja sama itu telah dituangkan dalam nota kesepahaman antar kedua perusahaan.
"Kami sangat mendukung upaya Pelindo III dalam mewujudkan pelayanan prima kepada pelanggannya, khususnya di bidang transaksi perbankannya dan BTN akan terus berinovasi menghadirkan produk dan layanan perbankan untuk menjawab kebutuhan nasabahnya," tambahnya.
Sementara itu Direktur Keuangan Pelindo III Endot Endardono mengungkapkan, pihaknya memiliki wilayah kerja cukup luas yaitu 44 pelabuhan yang tersebar di 7 provinsi. Karena itu, Pelindo III berkomitmen terus meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasanya, baik dari operasional maupun layanan transaksi perbankan. Kolaborasi antar BUMN pun terus didorong.
“MoU ini merupakan upaya perseroan mewujudkan hal tersebut," tegasnya.
Sanitasi Buruk hingga Stunting Jadi Masalah Warga Tanjung Priok, Pelindo Lakukan Ini
Berbagai permasalahan terjadi di wilayah Tanjung Priok, di antaranya masalah sanitasi, stunting pada anak-anak, dan kurangnya akses pendidikan bagi warga.
