Dua Proyek Hilirisasi Batu Bara yang Jadi Tolok Ukur Nilai Tambah

Kapal tongkang pengangkut batu bara saat melintas di Sungai Musi, Palembang
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

VIVA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa saat ini tidak ada lagi alasan untuk menunda-nunda upaya peningkatan nilai tambah atau hilirisasi batu bara.

img_title Tawarkan Hilirisasi Mineral Kritis untuk Industri Semikonduktor Korea, Prabowo Buka Peluang Kerja Sama Chip

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Ridwan Djamaluddin mengatakan, saat ini semua stakeholder terkait sudah bersatu padu, di mana pemerintah juga sudah sangat tegas dalam hal regulasinya melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Dan para badan usaha juga sudah sangat berkomitmen, untuk mencari di mana titik lemahnya yang harus kita pecahkan bersama," kata Ridwan dalam telekonferensi, Selasa 9 Maret 2021.

img_title Laba Emiten Tambang Melonjak, Harga Komoditas dan Hilirisasi Jadi Penopang

Sebagai tolok ukur dari target peningkatan nilai tambah batu bara tersebut, Ridwan mengaku akan melihatnya dalam dua proyek yang digadang-gadang oleh Kementerian ESDM. Proyek pertama yakni kerja sama Proyek Strategis Nasional (PSN) gasifikasi batu bara menjadi dimethyl eter (DME) antara PT Pertamina (Persero), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), dan Air Products and Chemicals Inc.

Kemudian proyek kedua yakni langkah gasifikasi batu bara dan proyek metanol, yang digarap oleh PT Kaltim Prima Coal (KPC) yang merupakan anak usaha dari PT Bumi Resources Tbk (BUMI).

img_title Pemerintah Pacu Hilirisasi Kelapa Sawit hingga Inovasi Pengelolaan Limbahnya

"Kedua proyek ini sudah masuk juga dalam naskah Grand Strategy Energy Indonesia. Jadi kita tidak punya ruang untuk tidak melaksanakan hal itu," ujarnya.

Mengenai apa saja kendala yang kerap ditemui dalam upaya hilirisasi batu bara tersebut, Ridwan pun merincinya lebih lanjut. Dia menyebut, kendala-kendala itu antara lain meliputi sertifikasi lahan yang belum selesai ditangani oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Kemudian, kendala lain yakni terkait urusan zonasi yang berada di dalam domain Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta kendala akses jalan yang berkaitan dengan Kementerian PUPR.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Kendala-kendala itulah yang diakui Ridwan masih kerap membayangi berbagai upaya realisasi peningkatan nilai tambah batu bara tersebut. Hal itu di samping pertimbangan lainnya, terkait masalah keekonomian bagi para pihak terkait yang akan melaksanakan upaya hilirisasi batu bara itu.

"Tapi poin saya, aspek keekonomian ini adalah aspek besar yang harus diselesaikan. Pemerintah mengharapkan kita memiliki kisah sukses dalam peningkatan nilai tambah batu bara, dan kisah sukses ini tidak boleh tidak sukses," kata Ridwan.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut