VIVA – Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero), Faizal Rochmad Djoemadi, menegaskan bahwa pihaknya memiliki komitmen untuk membantu pemerintah dalam menjalankan program inklusi keuangan.
Sebab, menurut sebuah survei tahun 2017 lalu, tercatat baru sekitar 49 persen masyarakat Indonesia yang mempunyai akun atau rekening bank.
"Dan mungkin sekarang mencapai tidak lebih dari 53 persen (masyarakat Indonesia yang memiliki rekening bank) setelah empat tahun berlalu dari survei tersebut," kata Faizal dalam telekonferensi, Rabu 7 April 2021.
Sedangkan, lanjut Faizal, rata-rata di dunia saat ini orang yang punya rekening bank itu sudah mencapai 80 persen. Sehingga, artinya Indonesia cukup tertinggal karena masih banyak sekali masyarakat yang belum terhubung dengan sistem perbankan nasional.
Oleh karena itu, PT Pos pun mengajak seluruh elemen terkait untuk bersama-sama dengan lembaga keuangan non-bank (LKNB) lainnya, agar bisa turut memberikan sosialisasi tentang pentingnya memiliki atau terkoneksi dengan lembaga keuangan.
"Apakah itu bank atau lembaga keuangan non-bank, termasuk di dalamnya adalah Pos. Di sinilah ada kesempatan yang besar bagi PT Pos untuk masuk ke pasar financial inclusion tersebut," ujarnya.
Faizal menjelaskan, target inklusi keuangan pemerintah Indonesia pada tahun 2024 mendatang yakni bahwa 90 persen masyarakat Indonesia sudah memiliki akses terhadap lembaga keuangan.
Dengan demikian, saat ini kata dia, masih ada gap yang cukup besar guna mencapai target tersebut, karena saat ini inklusi keuangan di Tanah Air diperkirakan baru mencapai sekitar 50-60 persen saja.
"Jadi masih butuh 30 persen lagi target yang harus kita tutup, dan itu tidak sedikit," kata Faizal.
Dia pun merinci bahwa jumlah 30 persen dari penduduk dewasa di Indonesia itu setidaknya mencapai sekitar 20 juta orang lebih, sebagai target yang masih perlu digarap bersama. Agar, orang-orang tersebut nantinya juga bisa terhubung dengan sistem keuangan di Indonesia.
"Dari gap tersebut, kita ingin melihat peran PT Pos untuk menyediakan sistem agar 20 juta lebih orang itu nantinya juga bisa terkoneksi dengan sistem keuangan," ujarnya.
