Subsudi LPG Bengkak, Diversifikasi Energi Perlu Jadi Prioritas RI
- Pertamina
VIVA – Upaya pemerintah mengalihkan penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) ke energi yang bersumber di dalam negeri dinilai menjadi langkah yang tepat dilakukan saat ini. Hal itu dinilai dapat memangkas ketergantungan atas energi impor.
Direktur Eksekutif ReForminer Institute Komaidi Notonegoro mengatakan pengurangan impor LPG harus menjadi prioritas saat ini. Selain konsumsinya terus membesar, produksi LPG di dalam negeri juga cenderung rendah.
"Tren yang ada menunjukkan konsumsi dan impor LPG terus meningkat setiap tahun. Jika tidak berani melakukan perubahan, impornya akan semakin besar dan ini akan jadi beban pemerintah karena disubsidi," ujar Komaidi dikutip dari Antara, Rabu 7 April 2021.
Adapun berdasarkan proyeksi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), impor LPG sampai 2024 akan mencapai 11,98 juta ton. Sementara produksi LPG dalam negeri hanya sebanyak 1,97 juta ton per tahun.
Kapasitas produksi kilang LPG di dalam negeri ditargetkan sekitar 3,98 juta ton pada 2024. Akibat arus impor LPG yang kian membesar, khusus pada 2021 saja pemerintah terpaksa mengalokasikan subsidi hingga senilai Rp37,85 triliun.
Menurut Komaidi, besarnya angka subsidi LPG tersebut sejatinya bisa digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur gas bumi. Selain sumber gas bumi masih sangat besar, selama ini penggunaan gas bumi terbukti lebih efisien dan aman.
Kuncinya, lanjut Komaidi adalah pemerintah serius dan konsisten untuk mendorong pembangunan infrastruktur. Ia menyayangkan beberapa program pembangunan jaringan gas (jargas) untuk rumah tangga hingga kini hasilnya tidak optimal.
"Perlu ada konsistensi dan komitmen riil bahwa program yang baik seperti pembangunan jargas 4 juta rumah tangga bisa diwujudkan. Energi ini adalah kebutuhan yang terus menerus, karena itu perlu kebijakan yang komprehensif, jangan parsial apalagi coba-coba," tegasnya.
Di tengah beban berat subsidi LPG, sejumlah rencana memang mulai dimunculkan. Salah satunya adalah rencana program 1 juta kompor listrik yang digagas oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN). Program ini merupakan upaya memaksimalkan cadangan listrik PLN yang mengalami kelebihan pasokan.
Komaidi menilai program 1 juta kompor cukup baik dengan adanya upaya diversifikasi energi. Namun ia melihat pemerintah tidak konsisten dalam menjalankan program sebelumnya yang juga menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi impor LPG.
