Curhat Menkes Budi, Kaget RI Belanja Kesehatan Rp500 Triliun Per Tahun
- Youtube/Sekretariat Presiden
VIVA – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku sempat terkejut ketika awal-awal menjabat di posisinya saat ini. Lantaran belanja industri kesehatan di Tanah Air angkanya bisa mencapai hampir Rp500 triliun per tahunnya.
"Ternyata spending di industri kesehatan setahunnya itu Rp490 triliun," kata Budi dalam keterangan persnya secara virtual, Selasa 15 Juni 2021.
Tentunya, kata Budi, dana tersebut berasal dari sektor swasta dan Pemerintah. Ia bisa merinci total Rp490 triliun itu disumbangkan dari BPJS Kesehatan, Pemerintah daerah, rumah tangga, kementerian serta lembaga. Sementara kalau dilihat dari anggaran Kementerian Kesehatan sendiri hanya Rp85 triliun.
"Sedangkan yang swasta besarnya di mana? Itu dari rumah tangga. Karena masih banyak orang-orang kita yang membeli obatnya tidak melalui mekanisme asuransi nasional, tapi langsung ke toko-toko obat atau alat-alat obat lainnya," kata dia.
Yang menjadi sorotan eks bos Bank Mandiri itu juga mengatakan, impor terkait alat kesehatan dan obat. Sebanyak 97 persen obat-obatan di Tanah Air diimpor. Sementara untuk alat kesehatan jika mengacu pada e-katalog pengadaan, hanya 12 persen alat kesehatan dari dalam negeri yang diproduksi. Artinya, sisa belanja berasal dari alkes impor.
Maka ke depan, perlu dipikirkan impor dikurangi agar tidak lagi belanja bergantung pada ketersediaan luar negeri. Apalagi situasi seperti saat ini sudah sangat terasa di masa Pandemi COVID-19.
"Kalau Indonesia bisa memproduksi obat-obatan sendiri atau penyediaan alat kesehatan secara mandiri dengan memproduksi semuanya dalam negeri, ketika ada masalah, kita aman," kata Budi.
Baca juga: Kemenperin Fasilitasi Gratis Pemenuhan TKDN Bagi 9.000 Produk Baru
"Di saat pandemi, sangat dibutuhkan yang namanya obat-obatan dan kalau bahan bakunya tidak ada, ya, terpaksa impor. Begitu juga dengan vaksin. Bahkan, meski sudah taken kerja sama, itu belum tentu dapat, ada saja kondisi yang bisa geser tanggal kirimnya karena beberapa alasan," ungkapnya.
Dapat Arahan Jokowi, Airlangga Minta Otoritas di Pelabuhan Kerja 24 Jam Atasi Penumpukan Kontainer
Airlangga katakan hal tersebut sesuai perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Yang menginginkan permasalahan kontainer tertahan di pelabuhan segera selesai.
