Forum Kadin Prihatin COVID-19 Minta Munas Ditunda
- Repro Youtube tvOne
VIVA - Forum Kadin Prihatin COVID-19 meminta agar Munas Kadin ke VIII yang rencananya digelar pada 30 Juni-2 Juli 2021 di Kendari, Sulawesi Tenggara, ditunda karena alasan kemanusiaan.
"Kami semua menginginkan Munas Kadin ditunda demi kemanusiaan. Kita tidak ingin munas jadi cluster baru COVID-19. Kita pun tidak ingin pemerintah menjadi sia-sia dalam memerangi COVID-19, seperti vaksinasi yang sudah diapresiasi oleh dunia luar," kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Suryani Motik, dalam keterangan tertulisnya, dikutip Senin, 28 Juni 2021.
Anggota Forum Kadin Prihatin COVID-19 terdiri dari para pengurus Kadin mulai dari gabungan Wakil Ketua Umum Kadin, Pengurus Pusat, Ketua Umum Kadin Provinsi, Asosiasi Pengusaha Kadin, sampai Ketua DPD, La Nyalla Mahmud Matalitti.
Waketum Kadin Bidang Koordinator Wilayah Timur, Andi Rukman Karumpa, dalam Forum Kadin yang minta Munas ditunda ini, anggotanya mencapi 60 persen pemilik suara di Munas Kadin, yakni lebih dari 14 Kadin Provinsi dan beberapa asosiasi pengusaha.
"Ini tidak ada kubu A atau B, tapi nama besar Kadin akan rusak jika Munas tetap berlangsung. Pemerintah melarang ada keramaian, ironisnya justru Kadin membuat hajatan nasional melibatkan banyak orang. Masalah kemanusiaan di atas segala-galanya. Munas di Kendari jangan dipaksa, harus ditunda," tegas Andi Rukman.
Baca juga: COVID-19 Mengganas, Kadin Daerah Minta Kapolri Tak Beri Izin Munas
Senada, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang juga Ketua Dewan Penasihat Kadin Jawa Timur, La Nyalla Mattalitti, menjelaskan Munas Kadin sebaiknya ditunda karena kasus COVID-19 sedang meninggi.
"Ini pemerintah sedang menerapkan PPKM Mikro, malah Kadin menggelar acara. Saya akan datang ke Kendari untuk pastikan ini ditunda. Saya tidak mau Kadin rusak dan malah pecah nantinya," tegas La Nyalla Matalitti yang juga akan berkoordinasi dengan Kapolri terkait izin Munas.
Kepala Lembaga Mediasi Bisnis Kadin, John Pieter Nazar, memastikan upaya hukum juga akan dilakukan Forum Kadin Prihatin COVID-19, yang akan mengirim surat ke Kapolri serta Satgas COVID-19 terkait penundaan penyelenggaraan Munas di tengah naiknya kasus COVID-19.
"Kita akan lapor ke Mabes Polri untuk dihentikan. Namanya pelanggaran hukum jika tetap gelar Munas saat PSBB diberlakukan. Nantinya Kapolri akan melanjutkan ke Kapolda untuk tidak diberikan izin," tegas John.
Pernyataan tegas juga dilontarkan Ketua Umum Kadin Jawa Barat, Cucu Sutara, yang didukung seluruh Kadin Kabupaten di Jawa Barat.
"Saya terpapar COVID dan sudah isoman (isolasi mandiri) tujuh hari. Atas dasar kemanusiaan kami rapat dengan seluruh jajaran Kadin Jabar, sudah kirim surat ke Ketum Kadin dan juga Presiden RI supaya munas ditunda. Saya tidak bicara menang atau kalah, tapi demi keselamatan bersama," ujar Cucu.
Hampir Separuh Pengusaha Tak Siap Hadapi El Nino dan Karhutla, Kadin Minta Pemerintah Bergerak
Kadin mencatat 44,5 persen pengusaha belum siap menghadapi bencana alam. Fahrul Fulvian mendesak penguatan peringatan dini di tengah ancaman El Nino dan karhutla.
