Mahfud MD Ingatkan Kadin Tak Boleh Jadi Korporatisme Negara
- VIVA/Dusep Malik
VIVA – Musyawarah Nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia digelar di Kendari 30 Juni hingga 1 Juli 2021. Sejumlah Menteri pun dihadirkan dalam pengarahan ke sejumlah peserta yang hadir di lokasi maupun secara daring.
Salah satunya adalah Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD. Dalam pengarahnya mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menyinggung sejarah dari Kadin Indonesia.
Salah satunya adalah peran Kadin Indonesia saat masa Orde Baru saat itu. Di mana kala itu, Pemerintah Presiden Soeharto menjadikan Kadin Indonesia sebagai instrumen korporasi negara.
Saat itu, kata Mahfud, dalam melakukan pembangunan ekonomi harus didukung stabilitas politik, sehingga dengan bisa menjaga keamanan dan kenyamanan orang mau berinvestasi dan dibangunlah kontrol dari pemerintah Orba itu.
"Memang dengan Kadin menjadi korporatisme negara pada saat itu pak Harto berhasil. Bahkan, setiap orang menjadi pimpinan organisasi saat ini senang. Tapi setelah pak Harto jatuh kemiskinan masih tersisa 18 persen," jelas dia di Kendari melalui video conference, dikutip Kamis 1 Juli 2021.
Dengan demikian, lanjut Mahfud, artinya upaya menghilangkan kemiskinan dalam rangka tugas negara cukup berhasil saat itu dengan korporatisme. Tapi, itu kini tak lagi bisa dilakukan dan bisa menantang pemerintah.Â
"Sekarang itu engga bisa seperti itu (korporastisme negara), bisa men-challenge seperti pemerintah. Sehingga, Kadin silakan pikirkan apakah berdiri menjadi mitra atau apa nanti," katanya.
Sebab, menurut dia, dengan Kadin menjadi mitra strategis Pemerintah maka akan jauh lebih bermanfaat. Dan jangan lagi pikirkan seperti dahulu dan segera menjalin kerja sama yang strategis kooperatif.
Â
Ketua DPD Kasih Bocoran soal RUU Kadin: Dalam Waktu Sesingkat-singkatnya Akan Dibereskan
Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin mengungkapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akan segera diselesaikan
