Pemerintah Bisa Irit Biaya 60% Bikin Pusat Data Nasional, Ini Caranya
- www.pixabay.com/Akela999
VIVA – Pemerintah menggenjot pembangunan data center sebagai markas Pusat Data Nasional (PDN). Pusat data itu yang dibangun untuk menyatukan 2.700 data center Pemerintah tersebut, rencananya terletak di Bekasi, Batam, Ibu Kota Negara Baru dan Labuan Bajo.
Sementara itu, pendanaannya, akan dibiayai dengan menggunakan utang dari negara Perancis dan Korea Selatan. Rencana itu pun jadi sorotan karena sejatinya Pemerintah bisa memaksimalkan infrastruktur yang dimiliki hingga kerja sama dengan swasta.
Pendiri Indonesia Cyber Security Forum (ICSF), Ardi Sutedja menilai Pemerintah memang perlu memiliki PDN secara terintegerasi. Namun, pembangunan baru tidak perlu karena bisa melakukan kolaborasi dengan pelaku usaha penyelenggara data center sehingga memanfaatkan kapasitas data center yang idle yang dimiliki oleh pelaku usaha tersebut.
Menurut dia, data center terdiri dari 2 bagian yaitu server sebagai tempat menampung data dan fisik gedung sebagai tempat meletakkan server. Dengan kolaborasi tersebut diharapkan Pemerintah dapat memangkas anggaran yang sangat besar.
"Terlebih lagi saat ini, anggaran dan utang Pemerintah sudah sangat besar untuk menghadapi Pandemi COVID-19," ujar Ardi dikutip dari keterangannya Sabtu, 3 Juli 2021.
Pembangunan itu pun jadi mubazir karena lanjut Ardi, tren di era industri TIK saat ini adalah kolaborasi dan hybrid. Sehingga Pemerintah tidak perlu membangun gedung data center yang besar.
Apalagi, pelaku usaha penyelenggara data center di Indonesia telah memiliki infrastruktur data center yang berstandar internasional. Penyelenggara data center Indonesia telah mampu menyediakan data center spesifikasi tier 4, yaitu spesifikasi tertinggi untuk standar data center internasional.
Baca juga: Harga Ivermectin Rp7.885/Tablet, Luhut: Jangan Ada yang Ambil Untung
Dengan kondisi seperti ini, Pemerintah sudah dapat langsung memanfaatkan data center tersebut untuk difungsikan sebagai Pusat Data Nasional tanpa harus melakukan pemborosan anggaran. Â
"Dengan kolaborasi dan tanpa membangun fisik gedung tempat data center, Pemerintah akan menghemat anggaran tidak kurang dari 60 persen dari anggaran yang dialokasikan untuk membuat fisik data center. Selain itu risiko Pemerintah juga bisa ditekan," tambahnya.
Ardi mengatakan, selain boros biaya waktu yang dibutuhkan untuk pembangunannya juga sangat panjang. Karena itu, Pemerintah bisa melakukan kolaborasi dan memanfaatkan resources yang sudah ada seperti yang dimiliki IDPro, sehingga implementasi tujuan PDN bisa terakselerasi.