PPKM Darurat, Anomali Pemulihan Ekonomi dan Penanganan COVID-19

Ahmad Yohan (Tengah) Anggota Komisi XI DPR Fraksi PAN
Sumber :
  • VIVA/ Mohammad Yudha Prasetya

VIVA – Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat, dinilai akan mengoreksi ekspektasi pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II-2021, yang sebelumnya diperkirakan akan keluar dari zona kontraksi. 

img_title DPR Tak Masukkan Illicit Enrichment dalam RUU Perampasan Aset, Ini Alasannya

Hal itu diutarakan anggota DPR RI Komisi XI, Ahmad Yohan, yang memprediksi bahwa PPKM Darurat ini akan menekan konsumsi masyarakat dan investasi, serta nilai tambah PDB di kuartal II-2021.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Kita punya beban berat untuk menghela atau mengungkit pergerakan ekonomi keluar dari zona negatif di kuartal II-2021," kata Yohan dalam keterangan tertulisnya, Minggu 4 Juli 2021.

img_title Syahrul Aidi Langsung Dorong Revisi UU Penanganan Fakir Miskin usai Dilantik Jadi Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI

Baca juga: Diskon Tarif Listrik Diperpanjang, Intip Ketentuan PLN

Dengan kondisi fiskal yang menurutnya tidak begitu fleksibel akibat COVID-19, otoritas ekonomi baik fiskal dan moneter terus bekerja keras melakukan pemulihan ekonomi dengan berbagai program kolaborasi. "Namun di saat yang bersamaan, celah-celah peningkatan kasus COVID-19 yang menjadi penyebab terinfeksinya ekonomi tidak ditangani dengan baik," ujarnya.

img_title Sambut Wisatawan Nataru 2026-2027, Gerbang Tol Banyurejo Usung Ikon Candi Borobudur-Prambanan

Dia mencontohkan, pada bulan April 2021 saat terjadi tsunami COVID-19 varian delta di India, dengan penularan yang begitu cepat, membuat rata-rata negara melakukan disconnect dengan negara tersebut. Namun anehnya, otoritas Indonesia, dalam hal ini Dirjen Imigrasi dan Dirjen Perhubungan Udara-Kemenhub, membiarkan flight carteran yang memuat ratusan WNA India ke Indonesia dengan masa karantina cuma lima hari.

"Tentu ini langkah yang keliru dan membahayakan, karena sudah pasti, COVID-19 ini tertular akibat kontak sesama manusia, baik dari dalam dan luar negeri," kata Yohan.

Dengan adanya PPKM darurat, lanjut anggota Fraksi PAN itu, maka seluruh mobilitas domestik dibatasi lebih ketat, baik darat, udara dan laut. Namun menurutnya, hal ini menjadi anomali, karena mobilitas orang asing (WNA) masih diberikan kelonggaran dengan membiarkan WNA, baik turis dan TKA, terus masuk ke Indonesia tanpa ada barrier.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Jika merujuk pada regulasi pembatasan mobilitas yang beredar terkait PPKM darurat, maka PPKM Darurat hanya berlaku secara domestik di wilayah Jawa dan Bali saja. Artinya, mobilitas warga asing ke Indonesia masih dibuka/ diberikan kelonggaran," ujar Yohan.

Dia mengaku sangat khawatir bahwa ratusan triliun dana PEN dari APBN dan PPKM Darurat ini ibarat 'membuang garam di laut', karena pembatasan mobilitas hanya dilakukan secara domestik. Akibatnya, mata rantai penyebaran COVID-19 dengan berbagai varian yang datang dari luar Indonesia, tidak bisa terputus penyebarannya. 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut