Soal Impor Oksigen, DPR Minta Pemerintah Tak Terburu-buru
- Fajar Sodiq/VIVA.
VIVA – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, meminta Pemerintah tidak terburu-buru melakukan impor tabung oksigen. Dalam memenuhi kebutuhan tabung oksigen di berbagai rumah sakit, Mulyanto menyarankan Pemerintah mengoptimalkan produksi dalam negeri.Â
Mulyanto mengatakan, dalam penanggulangan COVID-19 sebaiknya dapat disinergikan dengan upaya menggerakan sektor industri dan ekonomi masyarakat.Â
Menurutnya, impor memang tidak dilarang, namun sebaiknya kebijakan impor bukan menjadi opsi utama sehingga tidak boleh sembarangan dibuka kecuali darurat dan sangat memaksa.Â
"Kemarin sudah bagus kita mengirim gas oksigen ke India. Masak sekarang kita ingin impor. Padahal bibir kita belum kering benar membahas masalah itu," kata Mulyanto, Selasa 6 Juli 2021
Yang harus dilakukan Pemerintah, menurut Mulyanto adalah melakukan analisis supply-demand yang akurat dan mengoptimalkan produk domestik. Jika gegabah dalam memutuskan impor, maka dapat menjadi celah oknum yang mengambil kesempatan dalam keadaan darurat.
"Jangan belum apa-apa sudah membuka opsi impor. Kebijakan seperti Ini memang ditunggu-tunggu mafia impor," ujarnya.
Mulyanto meminta Pemerintah memutakhirkan data produksi domestik yang ada di dalam negeri dan juga perlu ditinjau kebijakan alokasi gas oksigen untuk sektor kesehatan dan sektor industri.Â
Kalau memang sektor kesehatan masih kurang, ditingkatkan saja kuotanya menjadi lebih dari 60 persen, bahkan alau perlu menjadi 80 persen kuota gas oksigen.
"Sangat logis kalau di tengah pandemi COVID-19 yang memuncak seperti sekarang ini, kuota gas oksigen untuk sektor kesehatan kita tingkatkan dan prioritaskan. Kita semua akan mendukung opsi kebijakan tersebut," ujarnya.
Yang juga tidak kalah pentingnya adalah aspek pengawasan, baik dalam tahapan produksi maupun jaringan distribusi. Pemerintah, melalui aparat pengawasannya, perlu memastikan, bahwa tidak ada penimbunan tabung gas oksigen yang menyebabkan kelangkaan tersebut. Â
"Jangan sampai ada pihak yang tidak bertanggungjawab, yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ini sangat kita khawartirkan. Dan ini bukanlah sesuatu hal yang mustahil terjadi," kata Mulyanto.