Disuntik PMN hingga Right Issue, BTN Pastikan Tekan Backlog Perumahan
- Dokumentasi BTN.
VIVA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) bersiap melakukan menggelar rights issue setelah pemerintah mengumumkan akan menambah modal perseroan sebesar Rp2 triliun melalui penyertaan modal negara (PMN).
Wakil Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengungkapkan, dana hasil rights issue akan digunakan perseroan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Penambahan modal ini murni untuk mendukung bisnis BTN dalam rangka pemenuhan rumah rakyat yang jumlahnya terus meningkat. Walaupun pada masa pandemi sekalipun di samping backlog yang sudah ada dan tetap harus dipenuhi kebutuhannya,” ujar Wakil Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu di Jakarta, dikutip dari keterangannya, Jumat, 9 Juli 2021.
Dia menerangkan, penambahan modal ini murni untuk menjaga rasio permodalan perseroan, sedangkan aspek likuiditas dapat dipenuhi baik melalui skema FLPP maupun melalui pengembangan dana pihak ketiga.
“Penyediaan KPR untuk memiliki rumah bagi segmen MBR ini membutuhkan penambahan modal, karena untuk menjaga ketentuan ratio permodalan (CAR) sebesar di atas 18 persen pada tahun 2024,” tegas Nixon.
Dia menegasakan, BTN berkomitmen berperan sebagai motor penggerak ekonomi khususnya dalam sektor properti. Sektor ini termasuk sektor yang menjadi andalan Pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi.
Lebih lanjut Nixon menjabarkan, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Pemerintah menetapkan setiap tahun BTN harus memenuhi pembiayaan perumahan sekitar 200.000-300.000 unit rumah hingga tahun 2024.
"Dengan tugas yang diberikan Pemerintah terhadap BTN tersebut tentulah membutuhkan modal yang tidak kecil," tegasnya.
Dia mengungkapkan, selain untuk penyediaan KPR bagi MBR, BTN juga harus menyiapkan fasilitas kredit konstruksi bagi developer yang akan membangun perumahan subsidi. Hal ini dilakukan agar BTN juga bisa mengurangi angka backlog perumahan yang mencapai 11 juta unit.
“Dengan upaya bersama dari seluruh pihak baik pemerintah, asosiasi, serta dibantu bank lain, bisa ada 600.000 unit rumah yang dibiayai per tahun. Artinya pada 2030 angka backlog bisa turun menjadi 4-4,5 juta,” katanya.
Sementara itu, Nixon menuturkan, minat pembelian rumah khususnya untuk rumah subsidi masih tetap terjaga selama pandemi COVID-19. Permintaan juga masih tumbuh untuk rumah non subsidi dengan harga sekitar Rp300 juta.
