Pemprov Babel Larang ASN Gunakan LPG Subsidi

Pekerja menyusun tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) ukuran tiga kilogram
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

VIVA – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melarang aparatur sipil negara (ASN) menggunakan liquefied petroleum gas (LPG) bersubsidi, sebagai langkah pemerintah mendorong perekonomian masyarakat kurang mampu di tengah pendemi COVID-19.

img_title Pelaku Penembakan Massal Tewaskan 6 Orang di Polandia Juga Habisi Orang Tua dan Adiknya Sendiri

"Gas bersubsidi ini hanya dialokasikan ke rumah tangga kurang mampu, UMKM dan nelayan tradisional," kata Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Provinsi Kepulauan Babel Ahmad Yani di Pangkalpinang, Jumat.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Ia mengatakan larangan ASN di lingkungan Pemprov Kepulauan Babel menggunakan LPG bersubsidi ini sesuai Surat Edaran Gubernur Nomor 541/0090/IV/2021 tentang Pendistribusian LPG Tabung 3 kilogram di Kepulauan Bangka Belitung.

img_title Semangat Hari Pahlawan, Pemerintah Perkuat Perhatian terhadap Kesejahteraan Pekerja

"Kami meminta ASN, anggota TNI, Polri dan pegawai BUMN yang masih menggunakan gas tiga kilogram untuk segera beralih ke LPG tabung 5,5 kilogram atau 12 kilogran nonsubsidi," ujarnya.

Menurut dia dalam menerapkan larangan ASN menggunakan gas subsidi ini, pemprov telah menggelar rapat dengar pendapat dengan anggota Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Babel dan mereka setuju dan mendukung kebijakan pemerintah provinsi ini.

img_title TNI Sisir Persembunyian OPM dari Udara, Panglima Kogabwilhan III Sampai Turun Langsung Operasi

Selain itu, Komisi II DPRD juga meminta agar menyiapkan dan menambah pangkalan gas di seluruh wilayah, sehingga dapat mempermudah konsumen pengguna membeli dan tidak terjadi penumpukan.

"Saat ini sedang dilakukan pengumpulan data yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 2020. Sedangkan data tambahan, kami telah meminta pemerintah desa dan kelurahan segera melakukan pendataan kepada rumah tangga dan UMKM yang berhak menggunakan LPG subsidi ini," katanya.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Ia berharap dengan kebijakan ini dapat membantu warga kurang mampu dan UMKM meningkatkan ekonomi keluarga di tengah pendemi COVID-19 ini. (Ant/Antara)

Baca juga: Pasutri Korban Pemukulan Satpol PP Gowa Dipolisikan, Ini Sebabnya

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani (kedua kiri)

Bulog Catat Penyerapan Beras 4,4 Juta Ton, Diklaim Tertinggi Selama Indonesia Merdeka

Perum Bulog mencatat penyerapan gabah petani sepanjang 2026 telah menembus 4,4 juta ton setara beras. Capaian tersebut diklaim menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah.

img_title
VIVA.co.id
9 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut