Upah Minimum 2022 Mulai Dikaji, Ini yang Jadi Patokan

VIVA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) mulai mengkaji penyusunan Upah Minimum tahun 2022. Ada sejumlah faktor penentu standar upah minimum yang akan ditetapkan.

Baca Juga

Said Iqbal Desak PTKP Naik Jadi Rp 7,5 Juta/Bulan: Buruh Upah Minimum Seharusnya Tak Kena Pajak

Pengkajian dilakukan melalui Forum Koordinasi Persiapan Penetapan Upah Minimum Tahun 2022 yang digelar di Jakarta, pada awal pekan ini. Forum koordinasi ini diikuti oleh Kadisnaker yang membidangi ketenagakerjaan seluruh Indonesia dan Dewan Pengupahan Provinsi (Depeprov) secara luring dan daring.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker, Indah Anggoro Putri dalam keterangannya menyatakan, kebijakan pengupahan menjadi program strategis nasional. Hal itu setelah diberlakukannya PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagai turunan UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja. 

Baca Juga

Gapempi: Dunia Usaha Nasional Tidak Boleh Berjalan Sendiri-sendiri

"Upah minimum merupakan salah satu kebijakan pengupahan sebagai bentuk intervensi negara melalui Pemerintah untuk memberikan perlindungan yang konkret kepada para pekerja dalam hal ini hak dasarnya, yaitu upah atau gaji," ucap Putri dikutip, Kamis, 26 Agustus 2021.

Baca juga: Nasib CASN 2021 yang Positif COVID-19 saat Pelaksanaan Tes SKD

Baca Juga

Daftar Pekerja yang Tidak Berhak Menerima BSU 2026 Rp900 Ribu, Anda Termasuk?

Menurut Dirjen Putri, pengupahan, baik dari aspek kebijakan maupun penerapannya, merupakan salah satu faktor penentu dalam mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan. Karena itu, pengembangan bidang pengupahan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri, tetapi juga harus dilakukan bersama-sama dengan pengusaha dan serikat pekerja.

"Hal itu agar pengembangan dan penerapan sistem pengupahan yang adil dan berdaya saing yang sesuai dengan kondisi dunia kerja dan industri di Indonesia dapat tercapai," ucapnya. 

Dia pun mengingatkan, agar dalam melakukan penetapan upah minimum harus berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Yang meliputi variabel paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah. 

"Bu Menteri Ketenagakerjaan juga berpesan agar upah minimum yang nantinya ditetapkan itu berlaku adil, baik bagi pengusaha maupun pekerja," ucapnya. 

Sementara itu, Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas), Haiyani Rumondang menyatakan, forum koordinasi ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam menyikapi dan mengantisipasi berbagai tantangan pengupahan di lapangan. Sehingga standar upah yang ditetapkan bisa lebih tepat.

Halaman Selanjutnya

"Persiapan penetapan UM Tahun 2022 ini diarahkan untuk memberikan fondasi yang kokoh dan penguatan sinergi melalui konsolidasi pengupahan sebagai momentum untuk perbaikan, perubahan, dan reformasi pengupahan," ucap Haiyani.