- Youtube
VIVA – Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB), Togar M Simatupang mengatakan perdagangan ekspor perikanan atau maritim sudah memanfaatkan perkembangan teknologi digital di Indonesia. Namun, beberapa aplikasi yang digunakan masih jalan masing-masing.
“Perkembangan aplikasI digital perikanan Indonesia, seperti efishery, Aruna, trekfish, nelayan nusantara, Wakatobi AIS, nelayan pintar, e-log book, laut nusantara. Ini semuanya sudah ada, tapi masih jalan sendiri-sendiri,” kata Togar dikutip dari Youtube myshipgo pada Minggu, 29 Agustus 2021.
Menurut dia, salah satu aplikasi yang berkembang pesat yaitu laut nusantara di mana menggandeng riset BROL Kementerian Kelautan dan Perikanan serta XL Axiata. “Ini sudah lebih 500 ribu yang mendownload. Ini sudah berkembang,” ujar pakar logistik dan supply chain.
Ia menceritakan pengalaman dari XL Axiata saat mereka memperkenalkan aplikasi laut nusantara, karena memang aplikasi ini sudah ratusan ribu penggunanya. Memang, tantangannya adalah bukan terlena dengan adanya penolakan adopsi di level bawah tapi justru harus menjawab persoalan itu.
“Contoh, salah satunya nelayan yang sedang menggunakan aplikasi laut nusantara itu di atas kapal, biasanya 10 GT atau di bawah 30 GT, itu terombang-ambing. Mereka itu membuat simbol-simbol yang besar, kemudian tidak sempat baca karena ada juga yang buta huruf nelayannya lalu diganti dengan warna misalnya,” jelas dia.
Jadi, kata dia, mereka membuka diri untuk berdiskusi dengan pelakunya yakni nelayan. Tentu, hal tersebut best practice yang sangat baik sekali. Untuk itu, ia berharap Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bisa mengadopsi inovasi mereka.
“Mudah-mudahan teman-teman dari LIPI bisa mensharing pertemuan mereka mengenai adopsi inovasi teknologi ini,” katanya.
Tantangan
Togar mengutip ada beberapa tantangan pembangunan kelautan dan perikanan, menurut pakar ekonomi maritim Institut Pertanian Bogor (IPB) Rokhmin Dahuri, yakni sebagian besar usaha perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan hasil perikanan, dan perdagangan hasil perikanan dilakukan secara tradisional serta berskala usaha kecil dan mikro.
“Kedua, ukuran unit usaha bisnis perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan hasil perikanan dan perdagangan hasil perikanan sebagian besar tidak memenuhi skala ekonomi,” jelas Togar.
Tiga, kata dia, sebagian besar usaha perikanan belum dikelola dengan menerapkan sistem manajemen rantai pasok terpadu (integrated supply chain management system), yang meliputi subsistem produksi industri pasca panen-pemasaran. Empat, tingkat pemanfaatan perikanan tangkap, perikanan budidaya, bioteknologi perairan, sumber daya non-perikanan, dan jasa-jasa lingkungan kelautan belum optimal (underutilized).
“Lima, banyak nelayan yang terjerat rentenir. Enam, posisi nelayan dalam sistem tata niaga sangat tidak diuntungkan. Tujuh, derajat kesehatan nelayan pada umumnya relatif rendah dan kurang gizi. Delapan, rendahnya akses nelayan dan pembudidaya ikan kepada sumber pemodalan (kredit bank), teknologi, infrastruktur, informasi, dan aset ekonomi produktif lainnya,” katanya lagi.
Sembilan, lanjut dia, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) nelayan relatif rendah. Sepuluh, terjadi penangkapan ikan berlebihan (overfishing) di beberapa wilayah perairan. Sebelas, pencemaran ekosistem. “Dua belas, dampak negatif perubahan iklim global dan kebijakan politik ekonomi kurang kondusif,” ucapnya.
Sementara Chief Executive Officer dan Co-Founder Myshipgo, Harlin E Rahardjo mengatakan bahwa sektor maritim, kelautan, dan logistik ini, harus menjadi perhatian Pemerintah. Apalagi, Indonesia negara kepulauan yang 70 persen wilayahnya terdiri dari wilayah perairan.
"Myshipgo berharap dapat 'merangkul' para stakeholders di sektor tersebut, untuk berkolaborasi dan bersinergi serta bangkit dari situasi pandemi COVID-19 ini demi memajukan Indonesia," kata Harli.
