Polemik Data Jagung Surplus Saat Harga Mahal, Ini Dia Masalahnya

Petani menjemur jagung di Kecamatan Moncongloe, Maros, Sulawesi Selatan
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Arnas Padda

VIVA – Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (PATAKA) memberikan penjelasan terkait tingginya harga jagung di tengah data jagung Kementerian Pertanian yang dikabarkan surplus hingga 2,3 juta ton di Indonesia.

img_title Kabar Duka! Tersangka Kasus Ijazah Jokowi Ustaz Rizal Fadilah Meninggal Dunia

Direktur PATAKA, Ali Usman menyatakan, data yang disajikan kementerian tersebut tidaklah berdasar. Apalagi Presiden Joko Widodo sampai diteriaki peternak layer, Suroto, karena harga jagung mahal di Tanah Air.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Surplus sebesar 2,37 juta ton oleh Kementan tidak mendasar di tengah melambungnya harga jagung mencapai Rp6.200 per kg," kata dia melalui keterangan tertulis, Rabu, 22 September 2021.

img_title Mabes Polri Blak-blakan sebut Pengujian Ijazah Jokowi secara Profesional: Diuji di Puslabfor

Baca juga: Menteri Basuki: Refocusing Anggaran PUPR 2021 Lampaui Target Serapan

Meskipun presiden telah menurunkan harga jagung ke Rp4.500/kg khusus ke peternak layer. Tetapi, dia menekankan per 21 September 2021 realisasi bantuan harga jagung wajar tersebut tersalurkan hanya 1.000 ton dari 30.000 ton yang dijanjikan presiden.

img_title Gibran Resmi Mundur, Media Asing Soroti Politik dan Ekonomi Indonesia

"Sedangkan Kementan masih bersikukuh bahwa jagung surplus, tetapi harga jagung masih tinggi diberbagai daerah terutama di Sumatera, Jawa, NTB, Kalimantan dan Jawa," papar dia.

Ali menganggap, Kepala Negara pada dasarnya baru mengetahui masalah jagung yang mahal, termasuk sebagai bahan baku makanan ternak dari aksi nekat  Suroto membentangkan poster di Blitar sehingga di undang ke Istana Merdeka. 

"Dia kira harga jagung baik-baik saja karena Kementan surplus. Munculnya fenomena Suroto adalah momentum menyadarkan Kementerian Pertanian bahwa desas-desus surplus jagung harus segera di akhiri," ujarnya.

Dia pun mengusulkan guna mendapat data supply-demand dan neraca jagung nasional yang tepat, harus dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPs) tidak lagi diklaim sepihak oleh Kementerian Pertanian. 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Karena itu, ego sektoral lembaga harus dibuang jauh-jauh, seharusnya Kementan koordinasikan ketika ada masalah sehingga terjadi harmonisasi petani-peternak yang merupakan bagian penggerak ekonomi negara," paparnya.

Kedunya, menurut Ali saling membutuhkan dan tidak bisa saling menekan harga. Oleh sebab itu inilah momentum harmonisasi stakeholder perunggasan layer baik petani, peternak, pelaku usaha jagung, distributor jagung dan industri pakan. 

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo

Pengalaman Pramono 15 Tahun di Istana Jadi Sorotan, Gubernur DKI: Garis Tangan

Pengalaman Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung selama 15 tahun berkarier di Istana Negara menjadi sorotan publik. Hal ini usai Pramono menceritakan perjalanan

img_title
VIVA.co.id
14 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut