Membaca Dampak Kesepakatan Baru Perpajakan Internasional bagi RI
- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
VIVA – Negara–negara anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD/G20) baru–baru ini menyepakati sistem pajak internasional. Sistem itu terdiri dari dua pilar solusi untuk mengatasi isu hilangnya potensi pajak akibat digitalisasi dan globalisasi, terutama untuk mengatasi Base Erosion Profit Shifting (BEPS).
Â
Kemungkinan adanya Profit Shifting dalam praktik bisnis merupakan tantangan terkait perpajakan yang dialami oleh negara–negara di dunia. Hal ini akibat adanya praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan multinasional dengan memanfaatkan celah peraturan yang ada.
Kerugian dalam bentuk berkurangnya atau hilangnya potensi pajak negara–negara secara global diperkirakan sebesar US$100 hingga US$240 miliar, atau setara dengan 4 persen hingga 10 persen Produk Domestik Bruto (PDB) global.
Pertemuan G20 tahun ini akhirnya menghasilkan dua kesepakatan penting baru untuk pajak digital yang dinamakan Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation and Globalization of the Economy atau dua pilar utama sebagai fondasi pemajakan ekonomi digital yang dalam perkembangannya diperluas untuk seluruh sektor perusahaan multinasional.
pajak
- U-Report
Baca juga: Seratusan PNS Kementerian ATR Terlibat Mafia Tanah, 32 Orang Dipecat
Pada kesepakatan pajak sebelumnya, negara asal berdomisilinya perusahaan multinasional tersebut dapat melakukan pemungutan pajak suatu perusahaan multinasional hanya bila perusahaan tersebut memiliki Bentuk Usaha Tetap (BUT). Sehingga hal ini menyebabkan kesulitan atau kecilnya kemungkinan untuk menarik pajak.
Namun dengan adanya kesepakatan Pilar 1, Unified Approach, hak perpajakan negara asal tidak lagi terkendala ketentuan terkait BUT tersebut.
Sedangkan Pilar 2 merupakan usulan solusi yang berupaya mengurangi kompetisi pajak yang dilakukan melalui penerapan tarif pajak efektif PPh badan minimum secara global untuk melindungi basis pajak yang terdiri atas dua rencana kebijakan.
Pertama, pengenaan Pajak Penghasilan Badan minimum sebesar 15 persen untuk perusahaan multinasional yang beroperasi di beberapa negara. Ini artinya perusahaan multinasional harus membayar lebih banyak pajak di negara mana pun mereka menjual produk atau layanannya.
Kedua, selain memberikan ambang batas minimum 15 persen tersebut, perusahaan–perusahaan yang menghasilkan lebih dari 10 persen keuntungan dari penjualan produk atau layanan mereka di negara lain harus membayarkan pajak kepada negara tempat mereka beroperasi dan juga negara asal.
