Nilai TKDN Hulu Migas RI Capai US$2,6 Miliar di Kuartal III-2021
- ANTARA FOTO/Humas Kementerian ESDM
VIVA – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat, sampai kuartal III-2021 pemanfaatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada pembelanjaan barang/jasa di industri hulu migas telah mencapai 58 persen.
Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto menjelaskan, selain dinilai melebihi target yang ditetapkan pemerintah yakni 50 persen pada tahun 2024 mendatang, capaian ini menurutnya juga turut menggerakkan sektor industri atau jasa lain, menyerap tenaga kerja, dan mengembangkan perekonomian lokal.Â
"Dengan komitmen TKDN sebesar 58 persen, tercatat bahwa total pengadaan barang dan jasa per 30 September 2021 lalu mencapai US$2,6 miliar," kata Dwi dalam telekonferensi, Kamis 21 Oktober 2021.
Baca juga: Jokowi: RI Bakal Jadi Pusat Industri Halal Dunia Tahun 2024
Ilustrasi industri hulu migas RI (anjungan lepas pantai/offshore platform)
- Dok. Pertamina
Dwi menambahkan, nilai kontribusi industri migas bagi sejumlah industri lain pada tahun 2020-2021, tercatat mencapai hingga US$7,126 miliar. Hal tersebut karena industri-industri itu turut mendapatkan efek berganda, dengan tetap beroperasinya sektor hulu migas di saat pandemi COVID-19.
Di mana salah satunya yakni industri transportasi yang mencatat nilai US$470 juta dengan TKDN sebesar 78 persen, dan industri tenaga kerja senilai US$442,76 juta dengan TKDN sebesar 86 persen.
"Kemudian di susul industri perhotelan senilai US$129.88 juta dengan TKDN 92 persen," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tutuka Ariadji mengatakan, pemerintah telah menyusun berbagai langkah untuk mencapai satu juta barel minyak per hari, dan 12 miliar kaki kubik gas per hari (BSCFD) pada tahun 2030 mendatang.
Tutuka juga menekankan perlunya peran dan kerja sama semua pihak dan para stakeholder terkait lainnya, untuk bersatu padu dan bersinergi dalam mencapai target tersebut.
"Target ini akan mendorong penciptaan multiplier effect di berbagai sektor industri serta mendorong percepatan pemulihan ekonomi Indonesia," ujarnya.
DPR Sorot Rencana Impor 30 Juta Barel Minyak dari UEA, Ini yang Perlu Dikaji Pemerintah
Anggota DPR Rivqy Abdul Halim meminta pemerintah mengkaji rencana impor 30 juta barel minyak dari UEA, mulai dari kebutuhan kilang hingga dampaknya terhadap subsidi.
