Menko Luhut: Tol Becakayu Ditargetkan Rampung pada 2022
- VIVA/Eduward Ambarita
VIVA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan memastikan, pengerjaan pembangunan Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Tol Becakayu) akan segera rampung.
Hal itu diutarakannya saat mengunjungi lokasi proyek pembangunan Jalan Tol Becakayu, didampingi oleh Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Hedy Rahadian.
"Pembangunan jalan Tol Becakayu ini sudah dimulai dari tahun 1996, tetapi masih dalam proses penyelesaian hingga sekarang. Oleh karena itu, proyek ini harus segera kita tuntaskan," kata Luhut dalam keterangan tertulis, Jumat 24 Desember 2021.
Baca juga:Â ASN Tak Mau Vaksin, Mendagri: Tunda Pembayaran Tunjangan Kinerja
Pada 2015, PT Waskita Karya mengambil alih pembangunan tol dan mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sehingga pembangunan dapat terus berjalan. Selain itu, investasi untuk pembangunan tol juga akan terus didorong masuk ke Indonesia.Â
"Kalau proyek ini bisa segera diselesaikan, kita dapat merasakan manfaat yang luas, utamanya dalam mengurangi kemacetan dan memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat," ujarnya.
Karenanya, Luhut pun menekankan bahwa pihaknya akan membawa laporan soal progres pembangunan Tol Becakayu ini ke rakor, agar tol dapat segera digunakan pada 2022 mendatang.Â
Perkembangan Proyek Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu)
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
"Penyelesaian hingga seksi 2B sangat penting untuk menyambung ruas Tol Becakayu hingga selesai. Terkait pendanaan bisa melalui kerja sama investasi asing maupun melalui PMN agar proyek segera dapat dituntaskan," ujarnya.Â
Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Waskita Karya, Destiawan Soewardjono menambahkan, sekitar Maret 2022 mendatang Tol Becakayu ini dipastikan sudah akan bisa segera dioperasikan.
"Lalu lintas harian di tol ini pada satu sisi sudah mencapai 17.000 kendaraan per hari, sehingga terlihat jelas manfaatnya bagi masyarakat," ujarnya.Â
Luhut Tegaskan Pasal Kerugian Negara Tak Dihapus dari UU Tipikor, Ini 4 Usulan Perubahannya
Luhut menegaskan pasal kerugian negara tetap ada dalam UU Tipikor. DEN mengusulkan empat pembenahan, termasuk Business Judgment Rule dan aturan keuangan BUMN.
