Progres RDMP Balikpapan Akhir 2021 Capai 46,92 Persen
- Pertamina
VIVA – PT Pertamina (Persero) lewat PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) terus melanjutkan proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan. Hingga 30 Desember 2021, progres salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) ini telah mencapai 46,92 persen.Â
Realisasi RDMP Balikpapan telah melewati plan reforecast yang ditargetkan akhir 2021 sebesar 45,54 persen atau deviasi saat ini sudah mencapai +1,38 persen.Â
Lewat RDMP ini, kapasitas pengolahan kilang dengan investasi US$7 miliar ini akan ditingkatkan dari 260 ribu barel per hari menjadi 360 ribu barel per hari. Proyek ini ditargetkan rampung 2024.
"Setelah kapasitas bertambah juga kita tambahkan kapasitas storage-storage BBM agar tidak terjadi kelangkaan," kata Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati di Balikpapan, Sabtu, 8 Januari 2022.
Pengembangan infrastruktur di proyek ini, lanjut Nicke, akan dilakukan secara paralel. Termasuk akan dilakukan peningkatan kapasitas kapal untuk mendukung operasional kilang.
"Ini semua kita lakukan paralel. Kapasitas kapal juga kita tambah. Semua infrastruktur ini kita tambah. Semua ini perlu waktu," ungkapnya.Â
Realisasi TKDN dan Tenaga Kerja Lokal
Warehouse piping di RDMP Balikpapan.
- VIVA/Ismoko Widjaya
RDMP Balikpapan ditargetkan menyerap tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebesar 30-35 persen dan memprioritaskan tenaga kerja lokal.
Hingga Desember 2021, TKDN barang dan jasa di proyek ini mencapai 30,06 persen atau setara Rp8,4 triliun dari total nilai realisasi proyek Rp27,93 triliun. Sedangkan komponen luar negeri sebesar Rp19,53 triliun.Â
Sementara itu, pekerja lokal pun betul-betul dimaksimalkan. Dari total 10.160 pekerja RDMP Balikpapan, hanya 1,1 persen pekerja asing. Adapun pekerja lokal asli Balikpapan sebanyak 42,7 persen dan pekerja lokal luar Balikpapan 56,2 persen.
Penyaluran BBM di Makassar dan Sekitarnya Dipastikan Semakin Berjalan Kondusi
Kondisi tersebut merupakan hasil dari sinergi yang terus dilakukan Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi bersama Pemda dan aparat penegak hukum (APH) setempat.
