Luhut Minta PLN Setop Beli Batu Bara dari Makelar, Langkah Tepat?
- Repro Youtube Sekretariat Presiden.
VIVA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan meminta PT PLN tidak lagi membeli batu bara melalui trader alias makelar. Luhut meminta PLN membeli batu bara dari perusahaan tambang yang memiliki kredibilitas dan komitmen pemenuhan yang baik.
Arahan tersebut disampaikan Luhut setelah rapat koordinasi antara Kemnko Marves, Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan dan PT PLN baru-baru ini. Luhut juga meminta PLN harus meningkatkan kemampuan bongkar batu bara di masing-masing PLTU.
"Jangan lagi membeli dari trader yang tidak memiliki tambang. Serta menggunakan kontrak jangka panjang untuk kepastian suplai," ujar Luhut dalam arahannya dikutip Rabu, 12 Januari 2022.
Kapal tongkang pengangkut batu bara saat melintas di Sungai Musi, Palembang
- ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Pengamat Ekonomi Energi UGM, Fahmy Radhi menyatakan sepakat dengan larangan tidak membeli batu bara dari makelar. Menurutnya, pembelian batu bara dari trader juga penuh ketidakpastian dan lebih mahal.
"Alasannya, harga dari trader mestinya lebih mahal karena trader ambil untung di atas harga. Di samping, penuh ketidakpatian pasokan karena trader tidak punya tambang. Peran trader lebih sebagai 'pengumpul' batu bara sesuai kualitas dipersyaratkan PLN," kata Fahmy kepada VIVA.
Kontrak Jangka Panjang
Sementara itu, Fahmy punya pandangan yang berbeda soal arahan Luhut terkait kontrak jangka panjang. Menurutnya, kontrak jangka panjang justru tidak menjamin kepastian pasokan.
"Kontrak jangka panjang tidak menjamin kepastian pasokan. Pada saat harga melambung, pengusaha lebih memilih ekspor ketimbang memasok PLN," ucap dia.
Fahmy juga tak sepakat dengan rencana penggantian skema kewajiban pasar domestik atau Domestic Market Obligation (DMO) batu bara dengan iuran.
"Pembelian PLN sesuai harga pasar berpotensi menaikkan HPP Listrik. Ujung-ujungnya PLN menaikkan tarif listrik, yang makin memberatkan rakyat," katanya.
Sebelumnya, Luhut diketahui juga memberikan beberapa arahan lain ke PLN. Seperti kontrak suplai batu bara ke PLN agar menggunakan term CIF (Cost, Insurance, Freight).
"Jadi pengaturan logistik dan pengiriman menjadi tanggung jawab supplier batu bara. Sehingga PLN bisa fokus kepada core business untuk menyediakan listrik yang andal," tuturnya.
Soal Luhut Usul Ubah Definisi Korupsi, Yusril: Tidak Bisa Sembarangan
Yusril menilai usulan Luhut mengubah definisi korupsi perlu dikaji mendalam. Ia menekankan pentingnya memahami sejarah UU Tipikor dan menyesuaikannya dengan UNCAC.
