Bandara Halim Ditutup, Runway hingga Pengelolaan Air Perlu Diperbaiki
- Dok. Kemenhub.
VIVA – Revitalisasi Bandara Halim Perdanakusuma dilakukan untuk meningkatkan aspek keselamatan penerbangan. Selain itu juga untuk memberi kenyamanan kepada tamu negara yang datang ke Jakarta.
Hal itu diungkapkan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu, 26 Januari 2022.
"Bapak Presiden menugaskan Kementerian Perhubungan untuk melakukan revitalisasi Bandara Halim," kata Budi.
Bandara Halim Perdanakusuma Sebelum Ditutup untuk Revitalisasi
- VIVA/M Ali Wafa
Budi Karya menjelaskan, saat ini kondisi bandara Halim sudah tidak memadai, khususnya pada landasan pacunya atau runway. Menurut dia, utilitas runway di Bandara Halim hanya 40 persen, sehingga perlu dilakukan revitalisasi saat ini, karena dikhawatirkan tidak bisa digunakan pada tahun depan.
Beberapa hal yang bakal jadi sasaran renovasi di Bandara Halim, di antaranya penyehatan landasan pacu (runway) dan landasan hubung (taxiway), dan peningkatan landas parkir pesawat atau apron Naretama dan Naratama.
Pengelolaan Air Tidak Baik
Selain itu, Budi mengatakan, akan dilakukan perbaikan sistem drainase dan pengelolaan air yang bekerja sama dengan Kementerian PUPR.
"Tata airnya juga tidak baik, maka kami koordinasikan dengan Kementerian PUPR membuat manajemen pengelolaan air di sekitar Halim," ujarnya.
Menhub menambahkan, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan TNI, Kemenkeu, dan Kemenhan untuk melaksanakan revitalisasi tersebut.
Ia menyampaikan, mulai Rabu, 26 Januari 2022, Bandara Halim ditutup dan operasional penerbangan dipindahkan ke Bandara Soekarno Hatta.
"Mulai hari ini ditutup dan pergerakannya dipindahkan ke Soetta. Kami berkoordinasi dengan Angkasa Pura II untuk memastikan kegiatan di Soetta dapat menggantikan kegiatan dari Halim," kata Menhub. (Ant)
Indonesia dan India Punya Aturan Tak Biasa soal Saham, Ini yang Diungkap BEI
BEI mengungkap Indonesia dan India jadi dua negara di dunia yang membuka informasi kepemilikan saham kepada publik untuk pemegang saham dengan porsi di atas 1 persen.
