- Dokumentasi Kementerian
VIVA – Sebagai wujud dukungan pemerintah di sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), yang terdampak di masa pandemi. Pemerintah mendorong peningkatan perluasan akses pembiayaan untuk UMKM melalui Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial agar target kredit di 2022 sebesar 20 persen dapat tercapai.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 tercatat sebesar 3,69 persen, dengan pertumbuhan tertinggi dialami pada Q2 2021 sebesar 7,07 persen. Di mana pertumbuhan tersebut menjadi yang tertinggi selama satu dekade terakhir.
Pertumbuhan ekonomi yang positif tersebut tercermin dari berbagai indikator pertumbuhan di sektor riil yang mengalami peningkatan. Dana Pihak Ketiga juga mengalami pertumbuhan sebesar 12,2 persen year on year (yoy), dengan tingkat NPL yang terjaga di level 3 persen.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
- ANTARA
Hal ini memperlihatkan bahwa, peningkatan geliat ekonomi dan optimisme mulai dirasakan oleh masyarakat di segala lapisan.
“Guna meneruskan pemulihan ekonomi, Pemerintah telah mengalokasikan Rp455,62 triliun anggaran PC PEN untuk tahun 2022. Di tahun ini, UMKM juga akan mendapatkan prioritas dalam alokasi anggaran PEN guna mendorong pemulihan yang lebih cepat,” ujar Airlangga, dikutip dari keterangannya pada, Jumat 11 Februari 2022.
Selain itu, pemerintah mendorong Front Loading berbagai Kebijakan Insentif Fiskal dan Perlindungan Sosial di awal tahun 2022 ini. Untuk porsi kredit UMKM ditingkatkan pada tahun 2022 sebesar 20 persen dan secara bertahap menjadi 30 persen pada tahun 2024.
Pemerintah juga telah membentuk holding BUMN pembiayaan ultra mikro (UMi), dengan PT Bank Rakyat Indonesia sebagai induk usaha, untuk menggabungkan entitas-entitas utama yang dapat mengembangkan segmen ultra mikro lebih baik dengan target penambahan 29 juta pelaku usaha yang dapat terlayani pada tahun 2024.
Sementara itu, pemerintah juga terus mendorong pengembangan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk dapat dinikmati oleh masyarakat yang lebih luas. Selain memberikan subsidi bunga KUR sebesar 3 persen, pemerintah juga meningkatkan plafon KUR yang pada tahun 2022 telah ditetapkan sebesar Rp373,17 triliun atau meningkat 30 persen dari tahun lalu.
“Hal ini merupakan wujud kehadiran Pemerintah untuk membantu UMKM mengakses pembiayaan usaha yang terjangkau melalui KUR, ujarnya.
Adapun pemerintah telah mengeluarkan skema KUR Super Mikro yang diutamakan untuk Ibu Rumah Tangga dan Pekerja terkena PHK, mengintegrasikan program Kartu Prakerja dengan KUR, dan melakukan perubahan kebijakan KUR Khusus bagi korporatisasi petani dan nelayan serta kembali melanjutkan kebijakan restrukturisasi kredit dan relaksasi administrasi bagi calon debitur KUR.
Dengan berbagai upaya kebijakan KUR tersebut, mendorong kinerja penyaluran KUR yang sampai dengan 7 Februari 2022 telah terealisasikan sebesar Rp25,94 triliun atau 6,95 persen dari target penyaluran sebesar Rp373,17 triliun yang diberikan kepada 650 ribu debitur. Tingkat NPL KUR terjaga di level 0,98 persen dengan total outstanding KUR sejak Agustus 2015 sebesar Rp382 triliun.
“Melalui sinergi yang solid antara Pemerintah dan swasta dalam hal ini BUMN untuk memberikan perhatian lebih kepada usaha mikro, diharapkan dapat memulihkan kondisi perekonomian Indonesia menjadi lebih baik atau bahkan melampaui masa pra-Covid-19. Semoga niat baik kita semua diridhoi oleh Allah SWT,” tandasnya.
