Airlangga Pastikan Program PSR Didukung Dana BPDP-KS dan KUR
- Dokumentasi Kemenko Ekonomi.
VIVA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menggungkapkan, Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) menjadi prioritas Pemerintah. Dalam periode 2020-2022, ditargetkan dari lahan sawit seluas 540 ribu hektare diremajakan,
Target itu lanjut Airlangga didukung pembiayaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) sebesar Rp30 juta per hektare untuk maksimal lahan seluas 4 hektare per pekebun. artinya jika ditotal, anggaran yang disiapkan sekitar Rp16,2 triliun untuk target 540 ribu hektare tersebut.
“Program PSR yang hari ini kita laksanakan adalah upaya kita untuk mewujudkan target dan keberlanjutan program tersebut. Diharapkan penanaman di kebun-kebun rakyat lainnya akan dilanjutkan,” kata Airlangga saat meresmikan program peremajaan sawit rakyat di Kandis Kabupaten Siak, Riau, Kamis, 24 Februari 2022, dikutip dari keterangannya.
Menurut Airlangga, Selain dana BPDP-KS, dukungan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga yang disubsidi dan grace period selama 5 tahun untuk para pekebun yang melakukan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), juga diberikan. Pekebun bisa membayar cicilan setelah tanaman sawitnya menghasilkan.
Petani Sawit
Lebih lanjut menurutnya, PSR ini sebagai upaya Pemerintah dalam meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan kelapa sawit nasional yang saat ini rata-rata sebesar 3-4 ton per hektare dan umur tanaman diatas 25 tahun. Pelaksanaan program PSR dengan penggunaan bibit unggul dan penerapan Good Agriculture Practice (GAP) akan meningkatkan produksi kelapa sawit tanpa harus melakukan pembukaan lahan baru, sehingga dapat meningkatkan pendapatan pekebun rakyat secara optimal.
“Mengingat pentingnya kelapa sawit bagi perekonomian nasional, maka Pemerintah terus berupaya untuk mempercepat realisasi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) atau replanting dengan berbagai kebijakan salah satunya dengan mendorong bentuk kerjasama strategis multipihak,” jelasnya.
Ketentuan kemitraan yang telah dirancang selain untuk mempercepat pelaksanaan PSR, sekaligus bertujuan untuk memastikan kualitas kebun sawit rakyat akan tumbuh dengan kualitas yang sama dengan kualitas kebun perusahaan mitranya.
“Perusahaan mitra diharapkan bertanggung jawab untuk membantu pekebun membangun kebun sawitnya dengan kualitas minimal sama dengan kebun mitranya atau bahkan lebih baik dengan memanfaatkan teknologi yang terkini serta memastikan aspek keberlanjutan baik dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan,” ujarnya.
