Mastercard dan Visa Blokir Transaksi Lembaga Keuangan Rusia
- www.totalmerchants.com
VIVA – Perusahaan kartu pembayaran asal Amerika Serikat Visa Inc dan Mastercard Inc, memblokir lembaga keuangan Rusia dari jaringan layanan yang diberikan. Hal itu sesuai dengan sanksi AS- Uni Eropa dan sekutunya yang dijatuhkan atas invasi Rusia ke Ukraina.
Visa mengatakan dalam keterangan resminya pada Senin waktu setempat mengatakan, pihaknya mengambil tindakan segera untuk memastikan kepatuhan terhadap sanksi yang berlaku. Perusahaan itu pun menyumbangkan US$2 juta dolar untuk bantuan kemanusiaan.Â
Sementara itu, Mastercard juga berjanji untuk memberikan kontribusi US$2 juta dolar. Perusahaan ini pun melakukan hal yang sama dengan Visa.
"Kami akan terus bekerja dengan regulator di hari-hari mendatang untuk sepenuhnya mematuhi kewajiban kepatuhan kami seiring perkembangannya," kata Mastercard dalam pernyataan terpisah, dikutip dari Antara, Selasa, 1 Maret 2022.
Amerika Serikat telah menambahkan berbagai perusahaan keuangan Rusia ke dalam daftar, termasuk bank sentral negara itu dan pemberi pinjaman terbesar kedua VTB.
Mastercard.
- SlashGear
Seperti diketahui, pada Sabtu pekan lalu, AS, Inggris, Eropa dan Kanada mengumumkan sanksi baru terhadap Rusia. Termasuk memblokir akses pemberi pinjaman tertentu ke sistem pembayaran internasional SWIFT.
Orang-orang Rusia bergegas ke ATM dan menunggu dalam antrean panjang pada Minggu 27 Februari 2022 dan keesokan harinya. Di tengah kekhawatiran bahwa kartu bank akan berhenti berfungsi, atau bahwa bank akan membatasi penarikan tunai.
Banyak bank barat, maskapai penerbangan, dan lainnya telah memutuskan hubungan dengan Rusia, menyebut tindakan negara itu tidak dapat diterima. Negara-negara Eropa dan Kanada telah menutup wilayah udara mereka untuk pesawat Rusia. (Ant)
Nasib Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Berakhir Tragis, Dipecat Tidak Hormat Buntut Sadap Prabowo
Karier Kadivkum Polri, Inspektur Jenderal Polisi Ahrie Sonta Nasution di institusi Polri berakhir setelah Majelis Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) menjatuhkan sanksi PTDH.
