Pembangunan Jalur Kereta Borneo Batal karena Perusahaan Rusia Mundur
- ANTARA
VIVA – Proyek pembangunan jalur atau rel Kereta Api Borneo sepanjang 203 kilometer yang melintasi Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Barat dan Kota Balikpapan, senilai Rp53,3 triliun, batal dilaksanakan karena Russian Railways sebagai pemilik modal mengundurkan diri.
"Surat pengunduran diri disampaikan langsung kepada pemerintah pusat pada 2020," kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Penajam Paser Utara, Alimuddin di Penajam, Jumat, 4 Maret 2022.
Total luas lahan yang ditetapkan sebagai lokasi pembangunan jalur rel Kereta Api Borneo di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara mencapai sekitar 140 hektare.
Lebih kurang 70 hektare lahan yang ditetapkan sebagai lokasi pembangunan jalur rel Kereta Api Borneo di Kelurahan Gunung Steleng dan Kelurahan Buluminung telah dibebaskan.
Lahan yang telah dibebaskan di Kawasan Industri Buluminung atau KIB di Kecamatan Penajam jelas dia, untuk pembangunan stasiun kereta api.
profil tokoh Awang Faroek Ishak
- Istimewa
Pembangunan jalur kereta api itu dikelola oleh PT Kereta Api Borneo yang merupakan perusahaan hasil kerja sama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan perusahaan kereta api Rusia, yakni Russian Railways.
PT Kereta Api Borneo juga telah menyampaikan menyangkut pembangunan rel kereta api di wilayah Kalimantan Timur tersebut dibatalkan, sebab badan usaha milik Rusia mengundurkan diri.
Namun, menurut Alimuddin, PT Kereta Api Borneo tetap bakal berinvestasi atau menanamkan modal di Kabupaten Penajam Paser Utara meski bukan di sektor atau bidang perkeretaapian.
Jenis bisnis, katanya, belum tahu karena PT Kereta API Borneo hanya menyampaikan rencana berinvestasi tetap akan dilanjutkan. Belum diketahui secara detil rencana bisnis PT Kereta Api Borneo di daerah berjuluk Benuo Taka itu setelah proyek pembangunan jalur kereta api dibatalkan. (ant)
Warga Surabaya Tewas di Perang Ukraina, Kemlu Minta Rusia Tolak Rekrutan WNI Sebagai Tentara Bayaran
Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI meminta agar Rusia tak lagi menerima rekrutan Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi tentara bayaran.
