Buruh Desak Pemerintah Serukan Perang Rusia-Ukraina Disetop
- Satellite image ©2022 Maxar Technologies via AP
VIVA – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh, Said Iqbal menegaskan, pihaknya meminta secara resmi agar Pemerintah Indonesia dan DPR RI mengadakan rapat bersama, untuk mengeluarkan sikap yang tegas meminta agar perang Rusia-Ukraina segera dihentikan.
Sebab, perang Rusia-Ukraina itu telah berimbas pada ekonomi di Indonesia, yang otomatis juga berimbas bagi kalangan buruh. Misalnya seperti naiknya harga minyak yang menembus di atas angka US$100 per barel.
"Sehingga mengakibatkan harga barang-barang terdampak, seperti biaya logistik dan transportasi juga ikut meningkat tajam," kata Iqbal dalam telekonferensi, Rabu 9 Maret 2022.
Presiden KSPI dan Partai Buruh, Said Iqbal.
- VIVA/Mohammad Yudha Prasetya/Tangkapan layar
Iqbal mengaku, dampak dari kenaikan harga minyak atau energi itu bahkan telah sampai ke beberapa perusahaan anggota KSPI, yang akan melakukan pengurangan karyawan sebagai bentuk efisiensi akibat biaya industri meningkat.
"Terutama di biaya energinya, di mana BBM dan gas elpiji non-subsidi naik harganya, dan tidak menutup kemungkinan elpiji yang 3 Kg juga akan naik jika perang Rusia-Ukraina berkepanjangan," ujarnya.
Iqbal menambahkan, posisi Ukraina sebagai salah satu eksportir gandum untuk Indonesia, akan mengakibatkan harga-harga barang yang terkait dengan tepung terigu akan naik. Misalnya harga mie instan, atau bahkan tepung bagi gorengan para pedagang kecil.
Apalagi, menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri, bisa dipastikan harga barang-barang kebutuhan pokok juga akan ikut naik, apabila harga energi terus melonjak tinggi akibat perang Rusia-Ukraina tersebut.
"Karena itu, Indonesia dalam menjalankan peran non-blok dan politik Bebas Aktif, harus membuat surat resmi antara DPR dan Pemerintah Indonesia kepada Rusia dan Ukraina untuk menghentikan perang," kata Iqbal.
"Karena kalau perang antara kedua negara itu terus berlanjut dan harga minyak terus naik sehingga berimbas ke semua aspek, maka otomatis hal itu juga akan berdampak pada ekonomi masyarakat yang membahayakan Indonesia dan seluruh dunia," ujarnya.
DPR Bentuk Panja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman Pimpin Pembahasan hingga Target 15 Desember
Komisi III DPR sudah membentuk Panja RUU Perampasan Aset yang dipimpin Habiburokhman. Pembahasan dipercepat dengan target penyelesaian 15 Desember 2026.
