- istimewa
VIVA – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dalam kondisi perekonomian yang masih di dalam proses pemulihan saat ini, aspek keuangan negara melalui APBN menjadi instrumen yang sangat penting.
Badan Layanan Umum (BLU) sebagai bagian dari aspek keuangan negara dinilai harus berfungsi dan hadir menjadi instrumen yang mampu mengurangi dan meredam goncangan atau sebagai 'shock absorber'.
"APBN dan BLU itu berperan sebagai 'shock absorber', yang kemudian mampu melindungi masyarakat dan ekonomi kita," kata Sri Mulyani dalam telekonferensi, Rabu 30 Maret 2022.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
- istimewa
Sri Mulyani memastikan bahwa masyarakat harus dilindungi dari ancaman kesehatan yang bisa menimbulkan kematian, dan dilindungi dari kejatuhan kondisi sosial melalui jaring pengaman sosial yang harus didukung agar mereka mampu untuk terus bekerja.
"Sementara dari sisi ekonomi juga perlu dipulihkan, sehingga kesempatan kerja berjalan dan masyarakat kita akan memiliki kemampuan untuk memperbaiki kesejahteraan hingga muncul keadilan yang makin kuat," ujarnya.
Menkeu bahkan mengibaratkan pentingnya fungsi shock absorber seperti saat kita sedang menaiki mobil. Di mana kita tidak pernah bisa memprediksi apakah akan ada hujan, petir, lumpur, atau lubang di jalan, sehingga kita harus mampu menjaga mobil agar ketika ada guncangan para penumpangnya bisa tetap terlindungi.
"Sehingga pada saat terjadi shock, penumpang di dalam mobil menjadi relatif aman," kata Sri Mulyani.
Karenanya, Menkeu pun menegaskan bahwa tugas utama BLU yang merupakan bagian dari aspek keuangan negara, harus berfungsi seperti mobil yang menjaga penumpang atau masyarakat Indonesia yang sedang menuju kepada perjalanan mencapai cita-cita bernegara.
"Jadi keuangan negara termasuk BLU harus hadir dan mampu menjadi pelindung dari perekonomian, serta ikut memulihkan perekonomian. Dan tujuan yang paling penting adalah bahwa keuangan negara termasuk BLU harus terus dijaga kesehatannya," ujarnya.
Rapat Bareng DPR, Komnas HAM Curhat Anggaran 2024 Masih Diblokir Kemenkeu Rp 20,32 Miliar
Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro menyampaikan laporan anggaran dan kinerja penyerapan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI hari ini.
