- istimewa
VIVA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Situasi geopolitik di Rusia dan Ukraina turut berpengaruh terhadap Indonesia dalam bentuk kenaikan harga sejumlah komoditas, utamanya pangan dan energi, serta kenaikan inflasi. Karena hal itu, pemerintah akan terus menyiapkan berbagai program perlindungan sosial untuk masyarakat.
Airlangga menyebut program perlindungan sosial perlu terus disiapkan agar rakyat tidak menanggung seluruh beban akibat kenaikan harga tersebut.
"Indonesia ada dua akibat. Satu terkait dengan penerimaan ekspor tentu akan ada kenaikan tetapi juga ada transmisi di dalam negeri yang tidak bisa seluruhnya ditransmisikan ke masyarakat. Oleh karena itu, tadi arahan Bapak Presiden bahwa perlindungan sosial perlu terus dipertebal," kata Airlangga dalam keterangannya di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 5 April 2022.
Baca juga: Viral, Surat Ali Ngabalin Minta Rp800 Juta ke Wali Kota Cirebon
Airlangga menambahkan, berbagai program perlindungan sosial yang diberikan pemerintah antara lain Kartu Sembako bagi 18,8 juta penerima, Program Keluarga Harapan dengan tambahan 2 juta penerima.
Selain itu, pemerintah juga memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng yang besarnya Rp300.000 untuk 3 bulan atau Rp100.000 per bulan.
"Diharapkan dalam bulan Ramadhan ini bisa diberikan. Kemudian juga program BLT Dana Desa untuk terus dilanjutkan," ujarnya.
Di samping itu, pemerintah juga akan memberikan bantuan dalam bentuk program baru yaitu Bantuan Subsidi Upah untuk mereka dengan gaji di bawah Rp3,5 juta. Bantuan sebesar Rp1 juta per penerima tersebut akan menyasar 8,8 juta pekerja dengan kebutuhan anggaran Rp8,8 triliun.
Presiden Jokowi memberikan BLT ke pedagang pasar di Kupang, NTT
- Setkab
"Tadi juga ada usulan dari banpres untuk usaha mikro yang nanti akan juga diagendakan besarannya Rp600.000 per penerima, ini sama dengan PKLW (pedagang kaki lima dan warung) dan sasarannya 12 jutaan (penerima)," ujarnya.
Lebih lanjut, Airlangga menyebut bahwa dalam Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo hari ini, kepala negara meminta jajarannya untuk memperhatikan kenaikan harga pupuk.
Untuk pupuk subsidi, pemerintah akan membatasinya pada pupuk urea dan NPK dan Presiden berharap subsidi tersebut dapat tepat sasaran.
"Kita ketahui urea sekarang harganya mendekati US$1.000 dan potas dan KCL Indonesia impor dan salah satunya kan impornya juga dari Ukraina. Oleh karena itu Bapak Presiden mewanti-wanti agar subsidi pupuk nanti tepat sasaran, para petani bisa menerima pupuk sehingga tentunya harga pupuk tidak membuat kelangkaan pupuk," ujarnya.
