- Bappebti.
VIVA – Sebanyak 218 domain situs web entitas di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) diblokir oleh Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Ratusan situs web ini diblokir karena tidak memiliki izin.
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan, Aldison mengatakan, pemblokiran dilakukan dalam kurun waktu Januari hingga Maret 2022. Bappebti bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
“Setiap pihak yang melakukan kegiatan perdagangan berjangka di wilayah Indonesia wajib memiliki izin dari Bappebti serta tunduk dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun mengaku memiliki legalitas dari regulasi luar negeri, melakukan penawaran di bidang perdagangan berjangka tetap diwajibkan memiliki izin dari Bappebti," kata Aldison di Malang, Kamis, 21 April 2022.
Aldison menyebut, Bappebti rutin melakukan pengamatan dan pengawasan terhadap situs web dan akun media sosial yang mempromosikan kegiatan PBK tanpa mempunyai izin dari Bappebti. Pengawasan disertai langkah pemblokiran sebagai langkah preventif adanya kerugian masyarakat akibat kegiatan PBK tak berizin. Selain itu, juga untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha di bidang PBK.
Aldison juga mengingatkan, berinvestasi di pialang berjangka yang tidak memiliki izin dari Bappebti sangat berisiko bagi masyarakat. Bappebti selaku regulator tidak dapat memfasilitasi investor dalam rangka melakukan mediasi apabila terjadi perselisihan atau dispute antara investor dengan entitas tak berizin tersebut.
Ilustrasi investasi.
- Pixabay
“Entitas tersebut juga tidak memiliki kantor perwakilan di Indonesia. Apabila investor merasa dirugikan, tidak ada pihak yang dapat diminta untuk bertanggung jawab. Keberadaannya di luar negeri juga belum tentu dapat dipastikan legalitasnya. Hal itu memerlukan biaya yang tidak sedikit dalam penyelesaian perselisihan tersebut,” ujar Aldison.
Dampak buruk lainnya, Bappebti tidak dapat memastikan integritas pengurus dan integritas keuangan dari entitas ilegal. Dana yang disetorkan sebagai modal investasi juga tidak dapat dijamin keamanannya karena tidak menggunakan rekening terpisah atau segregated account yang disetujui Bappebti.
Dia pun mengimbau masyarakat yang akan berinvestasi di bidang perdagangan berjangka agar terlebih dahulu mempelajari latar belakang perusahaan. Melihat tata cara transaksi dan penyelesaian perselisihan, kontrak berjangka komoditi yang ditawarkan, wakil pialang berjangka yang mendapat izin dari Bappebti. Lalu memastikan dokumen perjanjian dan risiko yang dihadapi, serta tidak mudah tergiur keuntungan yang besar dalam waktu singkat dan diluar batas kewajaran.
“Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, ketahui terlebih dahulu profil dan legalitas pelaku usaha di bidang PBK dengan cara mengakses website resmi Bappebti di tautan https://www.bappebti.go.id,” tutur Aldison.
